Tantri Bararoh mengingatkan buzzer, hoaks, dan serangan pribadi di media sosial menjadi ancaman baru demokrasi serta menyerukan penguatan literasi politik bagi generasi muda.

MALANG – Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi Indonesia kini tidak lagi hanya datang dari praktik otoritarianisme, tetapi juga melalui maraknya buzzer, penyebaran hoaks, dan serangan pribadi di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Tantri dalam refleksi politik bertajuk Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi yang digelar di Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026), dalam rangka memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

“Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah warisan perjuangan. Namun, di era digital saat ini, ancaman demokrasi punya wajah baru. Jaringan buzzer dan disinformasi menciptakan narasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah bangsa,” ujar Tantri, dikutip Kamis (30/7/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang itu menjelaskan, jika pada masa Orde Baru rakyat berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter, maka tantangan demokrasi saat ini bergeser pada menurunnya etika dalam kehidupan berdemokrasi, terutama di ruang digital.

Menurutnya, media sosial kini dipenuhi sikap arogan yang tidak menghargai perbedaan pendapat. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahaya bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

“Hanya karena tidak bisa menghargai perbedaan, kini orang begitu mudah melakukan personal attacking dan mendiskreditkan pihak lain. Ini ancaman serius bagi kebebasan berpendapat kita,” tegasnya.

Tantri menegaskan, sebagaimana ajaran Proklamator RI Soekarno, politik dan demokrasi sejatinya merupakan instrumen untuk membangun peradaban, bukan alat penindasan maupun sarana saling menjatuhkan.

Karena itu, ia menilai penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus disinformasi. Anak muda, kata dia, harus tampil sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan.

“Generasi muda adalah agen utama. Mereka harus dibekali pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan penghormatan atas perbedaan,” ujarnya.

Tantri juga menekankan pentingnya merawat ingatan sejarah, termasuk Peristiwa Kudatuli, bukan untuk memelihara dendam, melainkan sebagai pengingat agar praktik-praktik otoritarianisme tidak kembali muncul, baik di ruang digital maupun kehidupan nyata.

“Generasi muda harus benar-benar dapat memahami esensi dan nilai-nilai demokrasi. Mereka adalah agen untuk bisa mewujudkan kedaulatan demokrasi yang beradab dan bermartabat,” pungkasnya. (ull/pr)

Tantri Bararoh, buzzer ancaman demokrasi, hoaks media sosial, demokrasi Indonesia, Kudatuli 1996, PDI Perjuangan Kabupaten Malang, literasi politik, generasi muda, DPRD Kabupaten Malang

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS