SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi simbolik berupa bendera hitam bagi perangkat daerah (PD) yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila. Tak sekadar menjadi penanda evaluasi, bendera hitam tersebut bahkan akan menjadi salah satu indikator kinerja kepala PD yang dapat memengaruhi keberlanjutan jabatannya.

Sebaliknya, PD yang berhasil mendorong perubahan positif di wilayah binaannya akan mendapatkan bendera putih sebagai bentuk apresiasi.

Eri mengatakan, setiap RW di Surabaya memiliki satu ASN pengampu yang bertanggung jawab mengawal sekaligus mendorong perubahan di wilayah tersebut. ASN pengampu bisa berasal dari dinas, bagian, badan, kecamatan maupun kelurahan.

“Setiap ASN yang memegang kampung tadi itu bertanggung jawab terhadap kegiatan Kampung Pancasila. Karena itu nanti ASN, saya berharap bisa mengubah kampung-kampung ini jadi Kampung Pancasila,” kata Eri, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan ASN pengampu tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari perubahan nyata yang terjadi di wilayah binaannya.

ASN yang dinilai berhasil akan mendapat bendera putih yang dipasang di kantor. Sebaliknya, pengampu yang tidak mampu menjalankan dan mendorong perubahan di Kampung Pancasila akan mendapat bendera hitam untuk perangkat daerahnya.

“Kalau tidak ada perubahan maka pengampu yang memegang RW itu akan kita berikan reward. Ada dua reward-nya. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, maka kita berikan bendera hitam untuk dinasnya,” tegasnya.

Eri menegaskan, bendera hitam tersebut bukan sekadar simbol. Penilaian terhadap keberhasilan Kampung Pancasila akan masuk dalam evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.

Bahkan, hasil evaluasi itu dapat menjadi pertimbangan apakah seorang kepala PD masih layak melanjutkan jabatannya.

“Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja kepala PD. Apakah terus menjadi kepala PD atau tidak,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Dengan pola tersebut, Eri ingin para ASN pengampu tidak sekadar menjalankan tugas administratif. Mereka dituntut aktif melihat persoalan di wilayah masing-masing dan mendorong warga untuk terlibat mencari solusi.

Bagi Eri, pembangunan kota tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Perubahan harus tumbuh dari lingkungan paling dasar dengan melibatkan masyarakat.

“Agar kita sadar betul membangun Kota Surabaya bukan hanya pemerintahnya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengajak seluruh warga Surabaya membangun kotanya sendiri, membangun wilayahnya sendiri,” katanya.

Eri berharap Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai label maupun program seremonial. Program tersebut harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat mulai dari tingkat RW.

Keterlibatan warga menjadi kunci, terutama dalam menjaga lingkungan, membangun wilayah, dan menciptakan kebiasaan yang berdampak terhadap kehidupan bersama.

“Sehingga saya berharap Kampung Pancasila ini bisa mengubah Surabaya mulai dari dasar. Mengajak warga Surabaya mengubah paradigma, mengubah kebiasaan yang menentukan nasib Kota Surabaya ini,” pungkasnya.

Dengan evaluasi tersebut, keberadaan ASN pengampu diharapkan menjadi penggerak perubahan di tingkat kampung, sekaligus memastikan program Kampung Pancasila benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS