BANYUWANGI – Kondisi peternak ayam petelur yang terus merugi akibat rendahnya harga telur dan tingginya biaya pakan mendapat perhatian anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita.

Hal tersebut mengemuka saat sejumlah peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Kabupaten Banyuwangi mendatangi Rumah Aspirasi GARASI (Griya Rajut Aspirasi), Kamis (29/10/2026).

Dalam pertemuan itu, para peternak mengeluhkan kondisi usaha mereka yang semakin sulit. Selama beberapa bulan terakhir, harga jual telur dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama harga pakan yang masih tinggi.

Ketua Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur, Ilham, mengatakan para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha mereka.

Menurutnya, upaya Sonny memperjuangkan bantuan jagung pakan bersubsidi sudah memberikan manfaat. Namun, kebijakan tersebut belum cukup untuk mengembalikan usaha peternak ke kondisi menguntungkan.

“Kami tahu sejak harga telur jatuh, Pak Sonny sudah memperjuangkan nasib peternak, termasuk bantuan jagung pakan bersubsidi yang sekarang sudah kami rasakan. Tetapi bantuan itu baru mampu mengurangi kerugian, belum membuat kami memperoleh keuntungan,” ujar Ilham.

Menanggapi keluhan tersebut, Sonny mengatakan persoalan yang dihadapi peternak Banyuwangi merupakan gambaran kondisi peternak ayam petelur di berbagai daerah Indonesia.

Ia mencontohkan, peternak dengan populasi sekitar 600 ekor ayam dapat mengalami kerugian antara Rp2 juta hingga Rp3 juta setiap bulan.

“Peternak ayam petelur kita sedang berada pada titik nadir. Mereka bertahan dalam kondisi merugi, tetapi ketika ingin berhenti pun tidak mudah. Ayam yang hendak dijual hanya dihargai sekitar Rp10 ribu per kilogram. Jadi, maju kena, mundur pun kena,” ujar Sonny.

Sonny mengungkapkan, dirinya sebelumnya telah mendesak Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mendorong penyerapan telur produksi peternak lokal melalui berbagai program pemerintah.

Desakan tersebut, menurutnya, telah direspons kedua lembaga melalui surat yang ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia agar menyerap telur peternak lokal dengan harga Rp26.500 per kilogram.

Namun, Sonny menyayangkan surat tersebut belum menunjukkan dampak nyata sebagaimana yang diharapkan peternak.

“Dengan berat hati harus saya sampaikan, surat yang dibuat Kementerian Pertanian maupun Bapanas agar SPPG menyerap telur peternak lokal dengan harga Rp26.500 per kilogram ternyata tidak diindahkan. Surat itu seperti angin lalu saja,” ujarnya.

Persoalan lain yang turut disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah dugaan tingginya margin keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam kegiatan impor bahan baku pakan ternak.

Seorang peternak muda asal Muncar mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai justru semakin membebani peternak yang tengah mengalami kesulitan.

“Kami mendapat informasi ada BUMN yang mengimpor bahan pakan dari luar negeri, tetapi mengambil keuntungan yang relatif besar. Kesannya negara malah berbisnis dengan rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sonny meminta agar kebijakan impor dan distribusi bahan pakan oleh BUMN dievaluasi, terutama apabila dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menegaskan, orientasi keuntungan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat, terlebih ketika pelaku usaha kecil sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“BUMN memang memiliki tujuan mencari keuntungan. Tetapi ketika menjalankan penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), orientasinya tidak boleh semata-mata bisnis. Kalau ada BUMN yang memanfaatkan keterpurukan masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan, itu namanya zalim,” tegasnya.

Sonny menyatakan akan membawa berbagai keluhan tersebut kepada kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Salah satu yang akan diperjuangkan adalah keberlanjutan kebijakan jagung pakan bersubsidi agar tidak hanya diberikan untuk satu bulan.

Menurutnya, penyelamatan peternak tidak cukup hanya melalui bantuan sementara. Pemerintah perlu memastikan harga telur berada pada tingkat yang layak bagi produsen sekaligus menjaga agar harga pakan tetap terjangkau.

“Jangan sampai peternak terus diminta bertahan, sementara setiap hari mereka harus menanggung kerugian. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS