SURABAYA — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam penyesuaian anggaran tersebut, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh dikurangi maupun dicoret.

Menurut Syaifuddin, fleksibilitas dalam perubahan anggaran memang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dan kondisi di lapangan. Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh mengorbankan pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Yang utama, pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikurangi, tidak boleh dicoret. Penyesuaian anggaran harus tetap menjamin keduanya berjalan berkelanjutan,” tegas Syaifuddin, dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Kesepakatan Raperda P-APBD 2026 ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).

Dalam P-APBD 2026, belanja daerah Surabaya bertambah sekitar Rp151,63 miliar, dari sebelumnya Rp12,73 triliun menjadi Rp12,88 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor pendidikan serta penanganan banjir melalui perangkat daerah terkait.

Syaifuddin mengatakan, perubahan kebijakan, termasuk penyesuaian sistem pemeringkatan kesejahteraan atau desil, perlu dicermati agar tidak mengganggu masyarakat yang selama ini menerima dukungan pemerintah.

Perubahan desil dapat memengaruhi sasaran maupun besaran bantuan yang diterima warga. Karena itu, DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berujung pada berkurangnya akses masyarakat terhadap program dasar seperti beasiswa, pendidikan, dan jaminan kesehatan.

“Kita bicara terkait itu jangan sampai hak-hak dasar ini berkurang. Anggaran itu tetap posisinya, tidak ada yang terdistribusi,” kata Kaji Ipuk, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan itu.

Pendidikan Harus Inklusif

Dia juga meminta dukungan anggaran pendidikan diberikan secara menyeluruh. Perhatian pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta dan sekolah berbasis agama.

Menurutnya, keberadaan lembaga pendidikan dengan berbagai karakter tersebut sama-sama memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus membentuk pemahaman dan karakter masyarakat.

Karena itu, fasilitas pendidikan juga harus terus diperhatikan. Sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan perbaikan diharapkan dapat ditangani melalui anggaran yang tersedia.

“Jangan sampai perbaikan fasilitas pendidikan justru menambah beban orang tua atau wali murid,” ujarnya.

Pemberdayaan Gen Z Perlu Jemput Bola

Di sisi lain, DPRD Surabaya turut menyoroti rendahnya penyerapan anggaran untuk program pemberdayaan generasi Z (Gen Z).

Kaji Ipuk menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai masalah anggaran. Sebagian anak muda masih ragu untuk bergerak, belum memahami pola kerja sama, atau memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Karena itu, pendekatan pemberdayaan Gen Z tidak bisa dilakukan dengan pola yang seragam.

Ia mendorong kelurahan melakukan pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan kelompok anak muda di masing-masing wilayah. Pemetaan tersebut penting agar program yang disiapkan pemerintah benar-benar sesuai dengan karakter, minat, sekaligus peluang ekonomi yang tersedia.

“Anak muda itu kebutuhannya berbeda-beda. Harus dilihat potensinya di masing-masing wilayah, sehingga program pemberdayaannya bisa lebih tepat,” jelasnya.

Syaifuddin menambahkan, anggaran yang belum terserap masih dapat direalisasikan hingga batas waktu yang wajar sepanjang program dan kegiatannya memang masih berjalan.

Ia berharap pelaksanaan P-APBD 2026 tidak hanya mengejar penyesuaian angka, tetapi memastikan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS