SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta Pemprov Jatim memastikan kesiapan konkret menghadapi potensi multi-bencana. Pemerintah, menurutnya, harus jelas menentukan siapa melakukan apa, lokasi titik evakuasi, jalur yang digunakan, kesiapan logistik, hingga kecepatan bantuan ketika kondisi bencana memburuk.

Renny menegaskan, meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api, termasuk Gunung Semeru, harus menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk memperkuat skenario penanganan bencana secara terintegrasi.

“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, di mana titik evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, berapa kesiapan logistiknya, dan seberapa cepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika kondisi memburuk,” ungkap Renny, Senin (7/9/2026).

Pada Minggu (6/9/2026), enam gunung api menjadi perhatian karena mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik tinggi. Gunung-gunung tersebut yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Baca juga: Puan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Terpadu, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter.

Aktivitas vulkanik tersebut terjadi ketika Jawa Timur juga menghadapi ancaman bencana lain, seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Karena itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut meminta Pemprov Jatim mengaktifkan koordinasi lintas sektor dan tidak menangani setiap ancaman bencana secara terpisah.

“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama,” ujarnya.

Menurut Renny, ketika erupsi terjadi bersamaan dengan bencana lain di wilayah berbeda, pemerintah harus memiliki pembagian tugas dan skala prioritas yang jelas.

“Kalau terjadi erupsi dan pada saat yang sama wilayah lain membutuhkan air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah memiliki pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” lanjutnya.

Renny menyebut kebutuhan tersebut semakin mendesak karena kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu, luas karhutla sepanjang musim kemarau 2026 tercatat mencapai 3.834,35 hektare.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan tekanan bencana di Jawa Timur tidak hanya berasal dari aktivitas vulkanik, tetapi juga faktor hidrometeorologi.

Karena itu, Renny mendesak Pemprov Jatim membuat peta prioritas bencana berbasis wilayah. Daerah yang menghadapi lebih dari satu ancaman bencana harus mendapatkan dukungan personel, peralatan, air bersih, layanan kesehatan, serta logistik lebih awal.

“Kalau satu daerah menghadapi kekeringan sekaligus berada dekat kawasan rawan karhutla, perlakuannya tidak bisa sama dengan daerah yang hanya menghadapi satu risiko. Begitu juga kawasan sekitar Semeru. Pemerintah harus memiliki data wilayah risiko dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala,” kata politisi perempuan dari Kediri itu.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah proses evakuasi berlangsung. Data mengenai jumlah warga berisiko, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan, hingga dukungan layanan kesehatan harus tersedia sejak awal.

“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada. Kalau ada perubahan kondisi, datanya tinggal diperbarui,” lanjutnya.

Selain kesiapan logistik dan evakuasi, perempuan yang akrab disapa Bunda Renny itu mendorong penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat desa.

Informasi dari PVMBG dan BPBD, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi instruksi yang sederhana dan mudah ditindaklanjuti masyarakat. Warga harus mengetahui kapan harus mengungsi, wilayah mana yang harus dihindari, serta jalur evakuasi yang harus digunakan.

“Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi atau ketika status gunung berubah,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS