JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda secara terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan perlindungan warga tidak boleh berbeda meski berada di provinsi yang berbeda.

“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan, Senin (7/9/2026).

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” sambungnya.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat telah menimbulkan sejumlah dampak. Sebaran abu vulkanik mencemari udara di sejumlah wilayah, antara lain Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, sekaligus mengganggu jarak pandang.

Sebaran abu juga berdampak terhadap transportasi udara. Sejumlah bandara ditutup akibat kondisi tersebut sehingga aktivitas penerbangan masyarakat terganggu.

Dari sisi kesehatan, partikel abu vulkanik dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan atau ISPA, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Gangguan juga dapat meluas ke sektor pendidikan dan ekonomi. Sejumlah daerah yang terdampak cukup parah bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap anak-anak.

Karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif, termasuk memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegasnya.

Mantan Menko PMK tersebut juga meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan. Menurut Puan, warga harus mendapatkan perlindungan yang sama meskipun berada di wilayah administrasi yang berbeda.

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.

Puan menekankan, pemerintah perlu memberikan jaminan yang jelas kepada masyarakat terkait keselamatan dan keberlangsungan aktivitas dasar selama kondisi erupsi berlangsung.

“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Perlindungan juga harus menyentuh kelompok masyarakat yang pendapatannya terdampak akibat pembatasan aktivitas. Puan menyebut pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, serta keluarga yang kehilangan pendapatan perlu mendapat perhatian.

“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” sebutnya.

Di sektor transportasi, Puan meminta pemerintah menyiapkan pemulihan operasi secara bertahap dengan tetap berpedoman pada aspek keselamatan.

“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesannya.

Puan juga mendorong pemerintah terus memberikan informasi terkini mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kegunungapian, khususnya dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik, dinilai perlu terus diperkuat.

“Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik,” tambahnya.

DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal respons pemerintah dalam menangani dampak erupsi melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.

“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucap Puan.

Kepada masyarakat, Puan mengimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya serta kanal informasi resmi pemerintah.

“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujarnya.

Puan juga meminta masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting untuk meminimalkan paparan.

“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS