YOGYAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan menguatnya populisme otoriter dapat mempercepat kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di berbagai negara. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang menitikberatkan pada supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penguatan masyarakat sipil hingga demokratisasi sektor ekonomi.

Gagasan tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keynote address bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), berkolaborasi dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.

Mengawali pidatonya, Hasto menyampaikan salam dari Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia kemudian mengajak para peserta meneriakkan salam “Merdeka!” sebelum menguraikan tantangan demokrasi di tengah menguatnya populisme otoriter.

Menurut Hasto, populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan. Namun, ketika berada dalam kekuasaan, fenomena tersebut justru berpotensi melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.

Hasto secara khusus menyinggung dinamika demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024.

“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto di hadapan para delegasi.

Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi.

Dalam kondisi tersebut, menurut Hasto, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.

“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.

Lima Agenda Memperkuat Ketahanan Demokrasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.

Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy).

Menurut Hasto, partisipasi warga negara yang bebas dan aman harus menjadi fondasi demokrasi. Pada saat yang sama, lembaga negara harus bekerja secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, disinformasi dan personalisasi kekuasaan pada figur tertentu.

Kedua, Supremasi Hukum (Rule of Law).

Kepastian dan supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan ketidakadilan. Hasto juga mengaitkannya dengan kebutuhan mengatasi persoalan politik berbiaya tinggi.

Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial.

Hasto menekankan pentingnya membangun institusi internal partai yang demokratis, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan (policy-based politics), integritas finansial serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.

Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil.

Demokrasi, kata Hasto, membutuhkan kebebasan berpendapat dan ruang publik yang sehat. Karena itu, partai politik perlu membangun solidaritas dan hubungan yang kuat dengan gerakan masyarakat sipil (civil society).

Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi.

Hasto menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga harus diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dengan orientasi utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai gagasan Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).

Konsep tersebut menekankan pentingnya pelembagaan secara sistemik agar partai politik memiliki organisasi yang stabil, terprediksi, berakar pada ideologi dan mampu bertahan melampaui ketergantungan terhadap figur individu.

Menurut Hasto, pelembagaan partai menjadi salah satu benteng penting menghadapi kecenderungan politik yang semakin berpusat pada figur. Pada saat yang sama, pelembagaan menjadi jalan untuk mengembalikan partai kepada fungsi utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun demokrasi yang semakin matang dan sehat,” pungkas Hasto.

Pembukaan konferensi dipandu Angelina Dewi dan diawali sambutan panitia pelaksana lokal sekaligus politisi muda PDI Perjuangan, Cintya Amanda Labetta Arie Seno.

Peserta juga menyaksikan pesan video dari Chairperson CALD Florencio “Butch” Abad serta sambutan Direktur Regional FNF Asia Moritz Kleine-Brockhoff.

Sejumlah politisi muda PDI Perjuangan turut hadir, di antaranya Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa dan Rahma Nur Agnitya Charliyan.

Hadir pula jajaran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di wilayah Yogyakarta, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti Kuntariningsih. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS