JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan manfaat tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah diminta memastikan tambahan anggaran itu berujung pada perbaikan layanan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari, dalam rapat paripurna DPRD Jember, pada Jumat (4/9/2026).

Tambahan ruang fiskal itu berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), antara lain, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp151,61 miliar dan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil sekitar Rp71,5 miliar.

Indi juga menyoroti SiLPA 2025 yang mencapai Rp648,22 miliar. Setelah dikurangi dana yang telah ditentukan penggunaannya sekitar Rp150,56 miliar, masih terdapat ruang fiskal sekitar Rp497,65 miliar.

Menurut dia, bertambahnya uang dalam APBD tidak otomatis berarti bertambahnya manfaat bagi warga. Pemerintah perlu menjelaskan ke mana tambahan kemampuan fiskal tersebut diarahkan.

Dia mencontohkan kebutuhan perbaikan jalan. Dengan asumsi anggaran jalan 2027 sekitar Rp400 miliar untuk 527,68 kilometer, tambahan TKD Rp223,12 miliar secara matematis setara dengan pembiayaan sekitar 294 kilometer penanganan jalan.

“Masyarakat tidak hidup dari angka-angka dalam buku APBD,” jelas Indi.

Warga, menurut Indi, membutuhkan jalan yang layak, air, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan dukungan bagi petani.

Indi juga mempertanyakan efisiensi belanja. Anggaran sekitar Rp2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu stiker penerima bantuan sosial dinilai perlu dikaji kembali. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemanfaatan basis data digital atau barcode sebagai alternatif yang lebih efisien.

Selain itu, belanja jasa penyelenggaraan berbagai acara yang nilainya lebih dari Rp20 miliar diminta diuji berdasarkan manfaat dan prinsip value for money. Fraksi PDI Perjuangan tidak menyebut seluruh kegiatan tersebut sebagai pemborosan, tetapi mempertanyakan proporsi dan prioritasnya di tengah kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Indi, bagi fraksinya, persoalan APBD bukan sekadar mencari tambahan uang atau mengejar serapan anggaran. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh anggaran berubah menjadi pekerjaan, layanan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS