JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih besarnya persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan penerima subsidi. Ia meminta pemerintah memastikan akurasi data desil agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurut Said, ketidaktepatan data dapat membuat masyarakat yang seharusnya menerima subsidi justru terlewat, sementara mereka yang tidak berhak malah mendapatkan manfaat.

Hal tersebut disampaikan Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” tegas Said.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, persoalan validitas data terus menjadi perhatian Banggar karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyaluran subsidi dan berbagai bantuan pemerintah.

Menurutnya, aduan masyarakat juga menunjukkan masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” lanjutnya.

Said menilai pembaruan data penerima subsidi harus dilakukan dengan metode yang semakin akurat dan mudah diverifikasi. Ia pun mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir untuk memperkuat identifikasi masyarakat penerima manfaat.

Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah penggunaan identifikasi biometrik, seperti sidik jari atau retina mata. Menurutnya, teknologi tersebut dapat mempermudah proses verifikasi sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat.

“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan DTSN terus dimutakhirkan dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Di antaranya data administrasi, hasil sensus, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, hingga usulan serta sanggahan masyarakat melalui kanal resmi.

Pemerintah menyampaikan, berdasarkan pembaruan per 10 Juli 2026, DTSN versi 3 telah mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.

Pemerintah menyatakan cakupan tersebut akan terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi sosial masyarakat terkini serta meminimalkan inclusion error dan exclusion error.

Namun, Said menilai penjelasan pemerintah tersebut belum menjawab substansi pertanyaannya mengenai skema kompensasi energi.

Ia mempertanyakan apakah anggaran kompensasi yang selama ini diberikan kepada sektor tertentu masih relevan atau dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi? Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya,” kata Said.

Bagi Said, pembenahan data penerima subsidi dan evaluasi kebijakan kompensasi harus ditempatkan dalam satu tujuan utama, yakni memastikan kebijakan subsidi memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

“Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS