PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ke depan arah kebijakan politik pertanian harus lebih diperhatikan agar lebih berpihak kepada para petani.

Arah kebijakan politik pertanian itu, di antaranya menyangkut soal harga gabah, jagung, dan mekanisme pasar.

Apalagi, tambah Johan, problematika yang dialami para petani masih menjadi permasalahan yang juga harus benar-benar diperhatikan pemerintah. Seperti ketergantungan terhadap pupuk kimia/urea, mahalnya harga pupuk hingga pendistribusiannya.

Oleh karena itu pihaknya pun mendorong upaya penggunaan pupuk organik yang dapat dikoordinir oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

“Mindset tentang petani itu problemnya banyak tentang pupuk langka, mahal, distribusi pupuk yang bermasalah. Ketergantungan terhadap pupuk urea/kimia kalau bisa dikurangi. Biar bisa kembali ke pupuk organik. Kalau organik bisa memperbaiki nutrisi tanah hasilnya akan menjadi baik berkali-kali,” beber Johan Budi.

Hal itu dia sampaikan saat mengikuti talk show terkait peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2021 di sebuah radio swasta di Ponorogo, Jumat (24/9/2021) lalu.

Pada kesempatan itu, Johan Budi mengatakan, yang paling utama yakni bagaimana mengubah mindset petani menjadi lebih revolusioner dan menyangkut arah kebijakan politik pertanian.

“Selamat Hari Tani. Saya berharap Hari Tani 2021 ini bisa menjadi momentum untuk secara revolusioner mengubah mindset tentang petani,” ucapnya.

Mantan Juru Bicara Presiden itu juga menyampaikan, masalah lain yang juga harus menjadi perhatian serius adalah soal ketersediaan lahan.

Masifnya konversi lahan pertanian, terutama di Pulau Jawa menjadi ancaman ketahanan pangan nasional di masa depan. Terlebih pulau Jawa juga lah yang saat ini menjadi sentra dan tumpuan pertanian nasional terutama padi.

“Berkaitan dengan ketersediaan lahan pertanian di Jawa konversi, lahan lebih cepat berubah jadi perumahan. Ini perlu dipikirkan,” imbuhnya.

Meskipun demikian dia mengapresiasi usaha pemerintah terkait program food estate. Yakni rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan dengan mengkonversi tanah yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian.

“Saya dengar ada program pemerintah food estate yang mengkonversi tanah tidak terpakai jadi lahan pertanian yang jumlahnya mencapai ratusan ribu hektar. Untuk hasilnya saya belum tahu, semoga berhasil,” harapnya. (jr/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS