Minggu
22 November 2026 | 11 : 02

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komisi VIII DPR Minta Praktik Haji Ilegal Ditindak Tegas 

IMG-20260430-WA0011

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam menindak praktik haji ilegal.

Pernyataan ini merespons penangkapan tiga warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas keamanan Makkah pada Rabu (29/4/2026), atas dugaan penipuan layanan haji melalui media sosial.

​Abidin menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi resmi bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut kehormatan umat serta stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.

​”Komisi VIII selalu menekankan bahwa ibadah haji harus melalui jalur resmi, baik itu visa haji reguler maupun haji khusus. Ini demi keselamatan, keamanan, serta keabsahan dalam menjalankan ibadah,” ujar Abidin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026).

​Modus Penyamaran Petugas

​Berdasarkan laporan kantor berita Saudi SPA, ketiga WNI tersebut ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa uang tunai, perangkat komputer, dan kartu identitas haji palsu.

Mirisnya, saat digerebek, dua dari tiga pelaku dilaporkan mengenakan seragam yang menyerupai petugas haji Indonesia untuk meyakinkan calon korbannya.

​Abidin Fikri, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, menyoroti secara khusus keterlibatan oknum yang menggunakan atribut resmi negara.

​”Jika benar terbukti bahwa pelaku adalah bagian dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pemerintah harus bertindak tanpa kompromi. Cabut statusnya, pulangkan ke tanah air, dan proses secara hukum,” tegas Abidin.

​Koordinasi Lintas Kementerian

​Guna merespons kejadian ini, Komisi VIII DPR RI mengimbau Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Luar Negeri, serta Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Saudi.

Langkah ini diperlukan untuk memantau proses hukum agar tetap berjalan adil, sekaligus memastikan tidak ada jemaah lain yang menjadi korban lebih jauh.

​Selain penegakan hukum, Abidin juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai risiko besar haji tanpa visa resmi.

​”Pemerintah harus terus memberikan edukasi agar WNI tidak tergiur tawaran haji ilegal. Risikonya sangat berat, mulai dari sanksi penjara hingga deportasi dan pencekalan masuk ke Arab Saudi dalam jangka waktu lama,” tambah Abidin.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

4.000 Warga Ikuti Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan Kediri, Yuzar Rasyid Perkuat Silaturahmi

Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kota Kediri, yang diinisiasi Yuzar Rasyid ...
KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspirasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...
KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...