JAKARTA – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pengajuan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI merupakan pilihan teknokrasi. Menurutnya, kepemimpinan baru BI perlu segera merumuskan arah kebijakan moneter yang jelas di tengah gejolak ekonomi global.

“Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Menurut Said, rekam jejak panjang Destry dan Aida di sektor keuangan menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar. Keduanya juga telah memiliki pengalaman sebagai bagian dari pimpinan BI.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan BI penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal itu, menurutnya, terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI dan kepemimpinan sementara dijalankan Destry bersama jajaran BI.

“Pasar tampak tidak begitu bergejolak, sebab kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destry, dan tim yang ada saat ini,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Said menegaskan independensi BI harus tetap dijaga sebagai bagian penting dari reformasi sektor keuangan. Namun, independensi tersebut perlu berjalan beriringan dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan bank sentral.

“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” katanya.

BI Perlu Punya Arah Kebijakan yang Jelas

Said menyebut BI memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Selain itu, melalui regulasi baru, BI juga dituntut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.

Namun, menurut dia, Indonesia masih membutuhkan core policy yang menjadi kerangka arah kebijakan moneter nasional.

“Sejujurnya kita belum memiliki core kebijakan yang memandu arah kebijakan moneter,” ujarnya.

Ia menilai arah kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama antara Menteri Keuangan dan pimpinan BI mendatang. Hal ini penting untuk menentukan prioritas ekonomi nasional sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada pasar.

Said memberikan contoh pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan, antara lain apakah Indonesia akan lebih agresif mendorong ekspor komoditas dengan menjaga daya saing nilai tukar atau lebih fokus menekan inflasi pangan dan energi yang masih dipengaruhi kebutuhan impor.

“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” jelasnya.

Relasi Menkeu dan Destry Dinilai Jadi Modal

Said menilai hubungan yang telah terjalin lama antara Menteri Keuangan Purbaya dan Destry dapat menjadi modal untuk membangun koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

“Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate,” kata Said.

Menurutnya, hubungan tersebut diharapkan mempermudah koordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.

“Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS