JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keberhasilan APBN tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Menurutnya, ukuran utama APBN harus dilihat dari seberapa jauh anggaran negara mampu memenuhi harapan rakyat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024–2029. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya kepada DPR.

Puan mengatakan APBN merupakan keputusan politik mengenai arah sumber daya negara, siapa yang diprioritaskan, serta manfaat yang harus dirasakan masyarakat.

“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.

Ia kemudian mengingatkan besarnya angka APBN dari waktu ke waktu. Pada 2000, APBN berada di kisaran Rp197 triliun. Sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun.

Sementara pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun dan diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027.

Namun, menurut Puan, besarnya angka tersebut tidak otomatis berarti apabila belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” lanjut Puan.

Karena itu, dia menegaskan ukuran keberhasilan APBN harus dikembalikan kepada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Pertumbuhan Harus Berjalan Bersama Pemerataan

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, harus diterjemahkan sebagai komitmen mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Menurutnya, berbagai program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga pengentasan kemiskinan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan kebijakan pembangunan.

“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” kata Puan.

Ia mengingatkan pembangunan juga harus menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, hingga kawasan terpencil.

“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara,” tegasnya.

Empat Catatan untuk APBN 2027

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah dan DPR.

Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” pesannya.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus diperhitungkan dari sisi manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.

Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tukas Puan.

Puan menegaskan DPR dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama memastikan kebijakan anggaran tidak berhenti pada penyusunan program, tetapi menghasilkan perubahan nyata.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN 2027 pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua,” serunya.

“Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat,” tambah Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS