JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menghitung ulang ruang fiskal dalam Rancangan APBD 2027 setelah pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji atau honorarium PPPK daerah melalui APBN.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Alfan Yusfi, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jember di ruang paripurna lantai 2, pukul 22.20 WIB Kamis(1/10/2026).

Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, pendapatan daerah Jember pada RAPBD 2027 direncanakan sekitar Rp4,5 triliun. Namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun menjadi sekitar Rp1,294 triliun dari target 2026 sekitar Rp1,367 triliun. Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp5,508 triliun.

Alfan mengatakan, perubahan beban pembiayaan PPPK seharusnya tidak sekadar menjadi perpindahan tanggungan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pemkab Jember diminta menghitung berapa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai PPPK dan berapa ruang fiskal yang benar-benar tersedia setelah kebijakan tersebut berlaku.

“Ruang fiskal yang terbentuk dari kebijakan tersebut harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Alfan, merujuk pada pandangan fraksinya.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong tambahan ruang fiskal itu diarahkan terutama untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Selain itu, anggaran diminta memperkuat program Universal Health Coverage (UHC), memperluas sasaran beasiswa, serta meningkatkan insentif bagi guru ngaji dan marbot.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran kompensasi bagi pedagang Pasar Tanjung selama proses relokasi untuk revitalisasi pasar. Sorotan fraksi tidak berhenti pada besaran anggaran. Kualitas pelaksanaan menjadi persoalan lain.

Alfan mengatakan, program yang telah direncanakan dan memperoleh anggaran tidak akan banyak berarti jika pelaksanaannya terlambat.

“Program yang baik adalah program yang terlaksana,” demikian salah satu penegasan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional. Upaya itu dapat dilakukan melalui pembenahan basis data, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan kinerja BUMD, serta penggalian sumber pendapatan yang belum optimal.

Dengan pendapatan yang lebih kecil dibanding kebutuhan belanja, Fraksi PDI Perjuangan menilai kemampuan fiskal daerah perlu diperkuat. Ukuran keberhasilan APBD, menurut Alfan, bukan banyaknya program yang tercantum dalam dokumen anggaran, melainkan program yang selesai tepat waktu dan manfaatnya dirasakan masyarakat. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS