SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara-Goa bakal berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menelusuri persoalan sinkronisasi data desil yang menghambat warga mengakses bantuan sosial. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rangkaian reses selesai, dengan mengumpulkan data warga yang mengalami masalah dalam pemutakhiran status kesejahteraan.
Persoalan itu mencuat saat Yordan menyerap aspirasi warga Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jumat (20/11/2026) malam. Sejumlah warga mengeluhkan status desil kesejahteraan yang tak kunjung berubah di sistem pusat meskipun telah mengajukan sanggahan dan pembaruan data melalui kelurahan maupun pendamping Dinsos.
Yordan menilai akurasi basis data menjadi kunci agar kebijakan bantuan pemerintah tepat sasaran. Ketidaksinkronan pembaruan data antara tingkat daerah dan pusat berpotensi membuat warga yang seharusnya berhak justru terkendala secara administratif.
“Kami meminta data warga yang bermasalah untuk segera dikumpulkan. Setelah rangkaian reses ini selesai, kami akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) guna menelusuri titik macet sinkronisasi data desil tersebut,” ujar Yordan, dikutip Minggu (22/11/2026).
Selain persoalan data kesejahteraan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan gerobak dagang atau rombong yang mulai lapuk dan membutuhkan peremajaan, serta kebutuhan peralatan produksi seperti oven.
Yordan menjelaskan, terdapat skema bantuan permodalan dari Dinsos sebesar Rp 3 juta per pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan sarana berdagang sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Program tersebut diproyeksikan untuk tahun anggaran mendatang dengan sejumlah persyaratan.
Calon penerima harus masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5, berusia produktif 17-58 tahun, serta memiliki usaha yang sudah berjalan. Bantuan juga akan melalui verifikasi lapangan untuk memastikan manfaatnya benar-benar mendukung peningkatan usaha.
“Program ini diperuntukkan bagi warga yang benar-benar sudah merintis usaha, bukan yang baru sekadar ingin coba-coba membuka usaha. Nantinya pun akan ada verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan berdampak langsung pada peningkatan omzet mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk bantuan peralatan produksi seperti oven, calon penerima juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) minimal satu tahun. Mereka akan mengikuti pelatihan pada akhir November hingga awal Desember serta bergabung dalam Paguyuban Usaha Kreatif Nusantara untuk memperoleh pendampingan berkelanjutan.
Reses tersebut turut menyerap aspirasi pengurus RT dan RW mengenai fasilitas lingkungan. Warga mengusulkan penggantian gerobak sampah yang rusak parah, sementara pengurus wilayah meminta evaluasi biaya operasional pengantaran program permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja petugas.
Yordan memastikan usulan pengadaan gerobak sampah dan evaluasi honorarium petugas pengantar permakanan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Ketua Bapemperda DPRD Jatim itu menegaskan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan tindak lanjut agar pelayanan publik dan program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih optimal. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













