JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak tertarik bergabung ke dalam pemerintahan. Presiden ke-5 RI itu memilih berada di luar pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan keberanian masyarakat menyuarakan pendapat.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar saja,” kata Megawati dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana dan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Megawati menyoroti kondisi masyarakat yang dinilainya semakin takut menyampaikan pendapat. Ia mengkritik sikap yang cenderung menunggu perintah atau komando sebelum mengambil tindakan.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujarnya.
Megawati mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya takut menyuarakan kritik terhadap pemerintah maupun persoalan yang terjadi di negara. “Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” kata Megawati.
Sorotan Megawati juga mengarah kepada institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Ia menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Megawati mengingatkan perannya dalam pemisahan Polri dari institusi militer, sekaligus mempertanyakan penyalahgunaan kewenangan yang menurutnya terjadi.
Megawati kemudian mendorong rakyat agar tidak takut berbicara. Ia menilai tidak mungkin seluruh masyarakat ditangkap hanya karena menyampaikan pendapat.

“Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut,” katanya.
Megawati mengungkapkan dirinya pernah dipanggil polisi sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Namun, ia menyebut memenuhi panggilan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, bukan sikap pembangkangan.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” ujarnya.
Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga mengulas perbedaan antara jabatan presiden dan hakikat kepemimpinan. Menurutnya, menjadi presiden relatif mudah karena didukung berbagai fasilitas dan orang-orang yang membantu menjalankan tugas.
“Karena menjadi pemimpin itu sulit tapi menjadi Presiden itu gampang,” kata Megawati.
Ia menggambarkan pengalamannya ketika menjabat presiden, saat berbagai kebutuhan sehari-hari bahkan tidak dapat dilakukan secara mandiri karena selalu ada orang yang membantu.
“Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri ndak boleh, mesti dibukakan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Namun, di balik berbagai fasilitas dan penghormatan tersebut, seorang pemimpin menghadapi tantangan serta risiko yang tidak ringan.

“Tetapi belakangnya itu juga, itu banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpeleset,” kata Megawati.
Ia menyebut perjalanan hidupnya sebagai “cakra manggilingan”, roda kehidupan yang terus berputar, dengan berbagai ujian sejarah yang telah dilalui.
Dari pengalaman dan perenungan tersebut, Megawati mempertanyakan hakikat jati diri seorang pemimpin. Menurutnya, kekuasaan selalu menghadirkan ujian terhadap konsistensi, keteguhan sikap, dan komitmen seseorang.
“Setiap pemimpin nanti selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya terlebih ketika sedang memegang kekuasaan,” ujarnya.
Megawati kemudian merumuskan lima dimensi kepemimpinan strategik yang menurutnya penting dimiliki seorang pemimpin, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kebenaran.
“Setelah mengalami kontemplasi yang mendalam, saya merumuskan lima dimensi seorang pemimpin yang betul-betul saya kira harus mempunyai strategi atau strategic thinking,” kata Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menekankan pentingnya memahami Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan falsafah yang harus dipahami melalui konteks kelahirannya dan diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” tambahnya. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













