Jumat
20 November 2026 | 10 : 51

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jadwal Forprov Jatim Mundur, Candra: Marwah Jember Dipertaruhkan

pdip jatim 250706 candra

JEMBER – Kegagalan tender jasa penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) III Jawa Timur memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengundur jadwal kegiatan tersebut. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 25–29 November 2026 kini bergeser menjadi 13–17 Desember 2026.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengkritik perencanaan pemerintah daerah yang dinilai tidak matang. Menurut dia, kegagalan pengadaan semestinya dapat diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu agenda olahraga tingkat provinsi yang menjadikan Jember sebagai tuan rumah.

Candra mengingatkan, perubahan jadwal berpotensi mencoreng nama baik Kabupaten Jember dan menurunkan marwah Bupati Jember, Muhammad Fawait. Kegagalan tender terjadi setelah tidak satu pun dari 16 perusahaan yang mendaftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinyatakan lolos evaluasi teknis.

Dua perusahaan yang mengajukan penawaran, yakni Domina Ultima Multicorp dengan harga Rp2,207 miliar dan PT Rumah Produksi Ndalung sebesar Rp2,371 miliar, sama-sama tidak lolos.

Keduanya dinilai tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan alat dari pemberi sewa. Akibatnya, proses pengadaan jasa penyelenggaraan Forprov III tidak dapat dilanjutkan.

Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Jawa Timur, serta Kormi Jember. Hasil koordinasi memutuskan jadwal Forprov diundur untuk memberi waktu pelaksanaan tender ulang yang diperkirakan membutuhkan sekitar 12 hari.

Candra mengaku kecewa karena Komisi B telah memperjuangkan agar anggaran penyelenggaraan Forprov dialokasikan sejak APBD awal 2026. Ia menilai upaya tersebut menjadi tidak optimal jika persiapan teknis justru terlambat dilakukan.

Menurut Candra, anggaran Forprov semula sempat diarahkan masuk dalam Perubahan APBD 2026. Namun, Komisi B menolak opsi itu karena waktu persiapan Kormi Jember sebagai tuan rumah sekaligus kontingen peserta dinilai terlalu sempit. Perubahan APBD biasanya baru disahkan pada September.

Komisi B kemudian menghendaki agar anggaran kegiatan tersebut disediakan melalui APBD awal sehingga persiapan, termasuk pelatihan atlet dan penyediaan sarana-prasarana, dapat dilakukan sejak awal tahun.

“Dalam rapat Badan Anggaran kami menyampaikan bahwa Forprov ini adalah event tingkat Jawa Timur yang harus kita sukseskan. Anggaran tersebut seharusnya disediakan juga dari awal, karena mencakup pelatihan atlet dan hal-hal teknis lain, termasuk penyediaan sarana dan prasarana,” ujar Candra di Jember, Kamis, (19/11/2026).

Candra mengaku terkejut ketika mengetahui proses lelang jasa penyelenggaraan Forprov baru dilaksanakan pada awal November 2026. Ia menilai pemerintah daerah semestinya mengantisipasi kemungkinan kegagalan tender agar tidak mengganggu jadwal kegiatan.

“Proses perencanaan seharusnya dibuat dengan sebaik-baiknya, efektif, efisien, sehingga ke depan tidak ada lagi proses atau tahapan yang sudah dianggarkan di APBD awal berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kegiatan tersebut,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Bagi Candra, persoalan ini bukan sekadar perubahan tanggal penyelenggaraan. Ia menilai Forprov merupakan agenda tingkat Jawa Timur yang seharusnya menjadi kesempatan bagi Jember untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah.

“Apapun yang terjadi, jangan sampai membuat marwah Kabupaten Jember dan Bupati tercoreng, karena ini event tingkat Jawa Timur,” ujarnya.

Dampak penundaan juga dirasakan kontingen Jember yang telah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Ketua Kormi Jember, Tri Basuki, mengatakan sebanyak 476 atlet dan ofisial telah disiapkan untuk mengikuti pertandingan pada 33 induk organisasi olahraga (inorga).

Kontingen Jember membidik 64 medali emas dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan. Target tersebut dipasang untuk memperbaiki prestasi Jember dalam dua penyelenggaraan Forprov sebelumnya. Pada Forprov I dan II, Jember sama-sama menempati peringkat kelima.

Tri berharap status Jember sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan ketiga ini dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak posisi daerah. Namun, perubahan jadwal membuat persiapan yang telah disusun harus disesuaikan kembali.

“Sekarang para atlet sedang on fire. Namun, dengan adanya penundaan ini, otomatis akan antiklimaks,” kata Tri.

Kormi Jember kini harus menjaga kembali semangat atlet yang telah menjalani pemusatan latihan sejak Oktober 2026. Penundaan sekitar empat minggu juga berpotensi menambah kebutuhan operasional latihan. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Jadwal Forprov Jatim Mundur, Candra: Marwah Jember Dipertaruhkan

JEMBER – Kegagalan tender jasa penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) III Jawa Timur memaksa ...
LEGISLATIF

Krisis Air Bersih dan Persoalan Pupuk Subsidi Tersampaikan di Pertemuan Reses Donny Bayu

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Donny Bayu ...
KRONIK

Soal Relokasi Badak Jawa, Martin DPRD Jatim Ingatkan Potensi Penolakan Warga

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang ...
LEGISLATIF

Hari Yulianto Serap Aspirasi Warga Tanggulangin Sidoarjo, Persoalan Banjir dan Infrastruktur Desa Butuh Penanganan Komprehensif

SIDOARJO – Kegiatan reses Hari Yulianto di kawasan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), menjadi ...
LEGISLATIF

Hampir 100 Perempuan Kepala Keluarga Blitar Curhat ke Guntur Wahono, Usulkan Ternak hingga Gadget

Guntur Wahono menyerap aspirasi hampir 100 perempuan kepala keluarga Blitar Raya. Usulan beragam, mulai ternak ayam ...
LEGISLATIF

Ghoni Persilakan Warga Laporkan Kebijakan Sekolah yang Membebani Orang Tua ke Komisi D DPRD Surabaya

SURABAYA – Masyarakat yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang dinilai membebani orang ...