JEMBER – Komisi A DPRD Jember mengkritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan belum diserahkannya rumusan kajian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember. Dua persoalan tersebut dinilai menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan regulasi di DPRD.
Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan hingga kini pihaknya belum memperoleh pembaruan laporan mengenai kegiatan penindakan gudang rokok ilegal yang dilakukan Satpol PP. Minimnya informasi tersebut membuat Komisi A ingin terlibat langsung dalam kegiatan penindakan.
“Sesekali kita ini diajak dan dilibatkan dalam penindakan rokok ilegal tersebut. Kita juga ingin tahu langsung saat penindakan tersebut,” ujar Tabroni di Jember, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, selama ini informasi mengenai kegiatan penindakan rokok ilegal belum banyak terpublikasi di media arus utama. Kondisi itu mendorong Komisi A meminta keterlibatan langsung agar dapat mengetahui proses dan hasil penindakan di lapangan.
Persoalan kedua berkaitan dengan belum diserahkannya rumusan kajian Raperda Ketertiban Umum dari Satpol PP kepada DPRD Jember. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember telah lebih dahulu menyerahkan sejumlah usulan dan kajian sebagai bahan penyusunan regulasi tersebut.
“Kalau usulan dari MUI sudah kita terima beberapa waktu lalu, tinggal yang dari Satpol PP ini yang belum,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Satpol PP Jember, Adi Wijaya, menyatakan akan segera menyerahkan rumusan kajian yang diminta DPRD.
Pembahasan Raperda Ketertiban Umum menjadi semakin relevan setelah Pemkab Jember didatangi demonstran dari kalangan pengusaha sound horeg beberapa waktu lalu. Mereka meminta agar aturan penyelenggaraan kegiatan sound horeg tidak diterapkan terlalu ketat.
Para pengusaha beralasan penyelenggaraan kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persoalan tersebut memperlihatkan perlunya regulasi yang mampu mengatur ketertiban masyarakat sekaligus mempertimbangkan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, penyerahan kajian dari Satpol PP menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan Raperda Ketertiban Umum dilakukan DPRD.
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













