BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti Anggita, menggelar pertemuan serap aspirasi masa Reses III di Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan, mulai dari infrastruktur pendidikan, distribusi bantuan sosial (bansos), hingga layanan kesehatan.
Natasha memastikan seluruh aspirasi warga tetap ditampung dan diteruskan ke instansi berwenang, meskipun berada di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Silakan sampaikan semua usulan, meskipun di luar tupoksi saya. Semua akan kami tampung dan teruskan. Yang penting warga Ngadiluhur bisa menyampaikan langsung apa yang dirasakan,” kata Natasha.
Penyesuaian Skala Prioritas APBD
Natasya menjelaskan, realisasi usulan masyarakat harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2026, APBD Bojonegoro tercatat sebesar Rp 6,4 triliun akibat efisiensi anggaran, dan diproyeksikan turun menjadi Rp 5,2 triliun pada 2027.
“APBD kita mengalami penurunan. Jadi, usulan yang belum terealisasi bukan berarti tidak diperjuangkan, tetapi ada skala prioritas yang harus didahulukan,” ujarnya.
Sengketa Lahan Sekolah dan Larangan Pungutan
Di sektor pendidikan, Natasha menyoroti alokasi anggaran wajib sebesar 20 persen sesuai aturan pemerintah pusat. Namun, perbaikan sejumlah gedung sekolah yang rusak parah terkendala status lahan yang masih bersengketa atas nama pribadi, sehingga dana APBD tidak bisa dicairkan.
“Kami sedang mencari solusi bersama untuk sekolah yang tanahnya sengketa. Tidak mungkin kita biarkan anak-anak belajar di bangunan yang rusak parah,” tegasnya.
Selain infrastruktur, ia melarang pihak sekolah menarik pungutan yang memberatkan wali murid. Iuran hanya diperbolehkan jika bersifat sukarela dari orang tua mampu berdasarkan kesepakatan bersama untuk menunjang kegiatan belajar.
“Kalau masih ada pungutan yang memberatkan wali murid, silakan laporkan kepada kami,” kata Natasha.
Ia menambahkan, pengawasan DPRD kabupaten difokuskan pada jenjang TK, SD, dan SMP, sedangkan keluhan tingkat SMA akan diteruskan ke pemerintah provinsi.

Pemutakhiran Data Bansos dan Beasiswa
Natasya juga menyoroti Program Beasiswa 10 Sarjana Per Desa yang tidak lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru pada 2026 dan hanya berfokus pada penerima lanjutan.
Menurutnya, program ini perlu dievaluasi agar tetap menjangkau keluarga prasejahtera di bawah desil 5, termasuk santri pondok pesantren.
Terkait penyaluran bansos, ia mendesak Dinas Sosial (Dinsos) segera melakukan survei ulang untuk membenahi data desil yang dinilai belum akurat.
“Bantuan dari pusat maupun kabupaten tidak boleh ganda. Jenis bantuan seperti PKH dan BLT tidak bisa diterima lebih dari satu oleh orang yang sama. Namun, di lapangan masih ditemukan penerima ganda, itu bisa dilaporkan,” ucapnya.
Ia pun meminta perangkat desa bersikap objektif saat mendata warga dan memprioritaskan kelompok rentan, seperti anak yatim piatu, lansia sebatang kara, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Berobat Gratis Cukup Bawa KTP dan KK
Di bidang kesehatan, Natasha mengingatkan warga bahwa Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC). Masyarakat tidak perlu lagi mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk berobat gratis.
Warga cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di puskesmas terdekat agar biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah. Selain itu, warga kurang mampu dan pekerja peserta aktif BPJS dapat memanfaatkan fasilitas cek gula darah dan kolesterol secara gratis.
“Untuk pengajuan bantuan BPJS Kesehatan PBI, warga bisa berkoordinasi dengan perangkat desa atau puskesmas terdekat. Dalam kondisi darurat, tercatat sudah 90 persen masyarakat Bojonegoro ter-cover,” tutur Natasha.
Seluruh catatan reses tersebut nantinya akan dibawa ke dalam rapat bulanan Fraksi PDI Perjuangan untuk diperjuangkan secara kolektif di parlemen.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












