Kamis
19 November 2026 | 8 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

AIPA 2026 di Filipina Diharapkan Buka Peluang untuk UMKM Indonesia

IMG-20261119-WA0011

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menekankan bahwa kerja sama antarnegara ASEAN harus mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

​Menurut Nila Yani, diplomasi parlemen di kawasan Asia Tenggara semestinya tidak berhenti pada kesepakatan politik semata, melainkan harus memprioritaskan penguatan industri nasional, perluasan akses pasar UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.

​”Kerja sama ASEAN harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM,” kata Nila Yani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

​Pandangan tersebut sejalan dengan agenda delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-47 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Makati City, Filipina, pada 2026. Mengusung tema “Parliaments Securing a Peaceful, Prosperous, and People-Centered ASEAN”, forum ini menjadi momentum bagi parlemen di kawasan untuk memastikan komitmen antarnegara tidak sekadar menjadi wacana.

​Sebagai anggota komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata, ia mengingatkan agar integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya menguntungkan korporasi raksasa.

​”Pelaku UMKM harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang lebih besar. Jangan sampai integrasi ekonomi hanya menguntungkan industri besar, sementara usaha masyarakat justru tertinggal,” ujarnya.

​Regulasi AI hingga isu kabut asap

​Selain sektor ekonomi riil, Nila Yani turut menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ia menilai transformasi teknologi harus diimbangi regulasi yang ketat agar tidak memicu persoalan baru, seperti penyalahgunaan data, kejahatan siber, hingga penipuan digital yang merugikan masyarakat.

​Di sektor lingkungan, ia mendorong pengawasan lintas negara serta penegakan hukum yang tegas terhadap kebakaran hutan dan lahan yang memicu pencemaran kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution). Menurutnya, transparansi kepemilikan korporasi mutlak diperlukan karena bencana asap tidak hanya mengancam kesehatan publik, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.

​Stabilitas kawasan dan Timor-Leste

​Lebih lanjut, Nila Yani menyoroti pentingnya stabilitas politik dan keamanan regional, termasuk perkembangan situasi di Myanmar, sebagai fondasi utama keberlanjutan investasi dan perdagangan di Asia Tenggara.

​”Kawasan yang damai dan stabil akan memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi. Karena itu, solidaritas dan dialog antarnegara harus terus diperkuat,” ucap dia.

​Ia pun menyambut baik penerimaan Timor-Leste sebagai anggota penuh AIPA. Kehadiran anggota baru tersebut diharapkan memperluas solidaritas parlemen dan menciptakan peluang pembangunan yang lebih inklusif di kawasan.

​”Diplomasi parlemen harus menjadi jembatan untuk memastikan kepentingan masyarakat masuk dalam setiap agenda kerja sama ASEAN,” tutup Nila Yani.(mus/hs)AIPA 2026 di Filipina Diharapkan Ada Guna untuk UMKM Indonesia

 

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menekankan bahwa kerja sama antarnegara ASEAN harus mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

​Menurut Nila Yani, diplomasi parlemen di kawasan Asia Tenggara semestinya tidak berhenti pada kesepakatan politik semata, melainkan harus memprioritaskan penguatan industri nasional, perluasan akses pasar UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.

​”Kerja sama ASEAN harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM,” kata Nila Yani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

​Pandangan tersebut sejalan dengan agenda delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-47 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Makati City, Filipina, pada 2026. Mengusung tema “Parliaments Securing a Peaceful, Prosperous, and People-Centered ASEAN”, forum ini menjadi momentum bagi parlemen di kawasan untuk memastikan komitmen antarnegara tidak sekadar menjadi wacana.

​Sebagai anggota komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata, ia mengingatkan agar integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya menguntungkan korporasi raksasa.

​”Pelaku UMKM harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang lebih besar. Jangan sampai integrasi ekonomi hanya menguntungkan industri besar, sementara usaha masyarakat justru tertinggal,” ujarnya.

​Regulasi AI hingga isu kabut asap

​Selain sektor ekonomi riil, Nila Yani turut menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ia menilai transformasi teknologi harus diimbangi regulasi yang ketat agar tidak memicu persoalan baru, seperti penyalahgunaan data, kejahatan siber, hingga penipuan digital yang merugikan masyarakat.

​Di sektor lingkungan, ia mendorong pengawasan lintas negara serta penegakan hukum yang tegas terhadap kebakaran hutan dan lahan yang memicu pencemaran kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution). Menurutnya, transparansi kepemilikan korporasi mutlak diperlukan karena bencana asap tidak hanya mengancam kesehatan publik, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.

​Stabilitas kawasan dan Timor-Leste

​Lebih lanjut, Nila Yani menyoroti pentingnya stabilitas politik dan keamanan regional, termasuk perkembangan situasi di Myanmar, sebagai fondasi utama keberlanjutan investasi dan perdagangan di Asia Tenggara.

​”Kawasan yang damai dan stabil akan memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi. Karena itu, solidaritas dan dialog antarnegara harus terus diperkuat,” ucap dia.

​Ia pun menyambut baik penerimaan Timor-Leste sebagai anggota penuh AIPA. Kehadiran anggota baru tersebut diharapkan memperluas solidaritas parlemen dan menciptakan peluang pembangunan yang lebih inklusif di kawasan.

​”Diplomasi parlemen harus menjadi jembatan untuk memastikan kepentingan masyarakat masuk dalam setiap agenda kerja sama ASEAN,” tutup Nila Yani.(mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

6 Desa Usulkan Jalan Usaha Tani Melalui Bambang Sutriyono, Lolos Verifikasi

BOJONEGORO – Warga di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, memanfaatkan momentum reses anggota DPRD untuk ...
LEGISLATIF

Desil Warga Pemulung di Madiun Naik, Usman Ependi Dorong Verifikasi Ulang DTSEN

MADIUN – Sejumlah warga yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota ...
LEGISLATIF

AIPA 2026 di Filipina Diharapkan Buka Peluang untuk UMKM Indonesia

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menekankan bahwa kerja sama ...
KRONIK

Hadapi Tantangan Digital, TP PKK dan Dinsos P3A Sumenep Perkuat Kualitas Pola Asuh Anak

SUMENEP – Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...
LEGISLATIF

Drainase Fly Over Banyu Urip Dikebut, DPRD Surabaya Kawal Target Rampung 25 November

SURABAYA – Pembangunan saluran drainase di kawasan Fly Over Banyu Urip, Surabaya, dikebut untuk mengatasi banjir ...
LEGISLATIF

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Desakan, tetapi Sudah Mendesak

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak ...