JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak tahap perumusan undang-undang. Penguatan independensi penyelenggara Pemilu hingga pembatasan penggunaan kewenangan pemerintah pada tahun Pemilu menjadi sejumlah gagasan yang disiapkan untuk masuk dalam materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan fondasi konsolidasi demokrasi sekaligus penentu arah masa depan bangsa.
Karena itu, menurut Hasto, regulasi Pemilu mendatang harus dirancang untuk mengantisipasi berbagai potensi kecurangan, bukan hanya mengatur mekanisme penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Yang kita fokuskan bagaimana pencegahan setidaknya dari regulasi itu. Rancangan Undang-Undang Pemilu membuat suatu materi pokok untuk mencegah berbagai kecurangan Pemilu,” ujar Hasto dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).
Hasto menilai, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya menunjukkan adanya intervensi kekuasaan terhadap proses demokrasi.
Salah satu perhatian utama adalah menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut harus memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas serta terbebas dari tekanan kepentingan politik pihak yang sedang berkuasa.
Berdasarkan pengalamannya mengikuti dinamika Pemilu sejak 2004, Hasto mengatakan persoalan independensi penyelenggara Pemilu bukan hal baru. Ia mengingatkan potensi intervensi kekuasaan terhadap lembaga yang seharusnya bekerja secara mandiri.
“KPU yang harusnya mandiri, independen, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Jadi kita juga tampilkan suatu langkah terobosan, termasuk dalam konteks kelembagaan KPU dan Bawaslu,” katanya.
Untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangan, Hasto mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai elemen, mulai dari partai politik, perguruan tinggi, akademisi hingga masyarakat sipil.
Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan mekanisme pengawasan yang objektif, berbasis kajian akademis, sekaligus memiliki legitimasi publik.
Hasto juga membuka ruang bagi perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
Selain independensi KPU dan Bawaslu, PDIP turut mendorong kajian mengenai pembatasan kewenangan Presiden pada tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu.
Gagasan tersebut diarahkan untuk mencegah penggunaan kewenangan pemerintah maupun anggaran negara yang berpotensi dimanfaatkan demi kepentingan elektoral pihak yang sedang berkuasa.
“Ada gagasan membatasi kewenangan dari Presiden pada tahun-tahun Pemilu, mencegah penggunaan anggaran negara di situ untuk kepentingan elektoral,” ungkapnya.
Hasto menilai, aturan yang lebih tegas diperlukan agar penyelenggara Pemilu tidak menerima tekanan atau arahan penguasa untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
Regulasi Pemilu mendatang juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan sistem teknis, termasuk algoritma, yang dapat memengaruhi proses maupun hasil penyelenggaraan Pemilu.
Untuk memperdalam berbagai persoalan tersebut, PDI Perjuangan akan mendorong kajian strategis bersama Megawati Institute mengenai pola-pola kecurangan Pemilu dan mekanisme pencegahannya.
Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rumusan pasal yang konkret, berbasis kajian akademis, dan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang.
“Kita bergerak bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan perguruan tinggi, sehingga menciptakan Pemilu yang benar-benar demokratis,” tegas Hasto.
Ia menambahkan, pembenahan regulasi Pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan partai politik tertentu, melainkan memastikan suara rakyat terlindungi dan demokrasi berjalan secara jujur, adil, serta berintegritas.
“Fokus kita hari ini mematangkan Rancangan Undang-Undang Pemilu, pasal-pasal yang bertujuan mencegah kecurangan masif yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu,” pungkasnya. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













