MALANG – Kerusakan plengsengan atau infrastruktur penahan air yang ambrol akibat tergerus aliran sungai menjadi salah satu aduan dominan warga dalam reses Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, di Kota Malang. Kerusakan tersebut dikhawatirkan mengancam bangunan di sekitarnya sehingga membutuhkan penanganan lintas kewenangan.
Aspirasi itu mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar Dewanti, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Dewanti yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim bidang pembangunan mengatakan, persoalan plengsengan ambrol perlu segera ditindaklanjuti. Namun, penanganannya harus terlebih dahulu dipastikan berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat.
“Soal pencegahan bencana ini, sebenarnya banyak permasalahan yang mungkin harus disinkronkan antara kota, provinsi, dan pusat. Terkait kewenangan pusat seperti BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), apakah wilayahnya masuk kewenangan BBWS, provinsi, atau kota,” ujar Dewanti.
Karena itu, ia meminta warga mendata secara rinci titik-titik kerusakan dan menyerahkannya kepada pihak terkait. Data lokasi tersebut diperlukan agar koordinasi penanganan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. “Karena ini krusial, saya akan ikut mengawal nanti,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur penahan air, warga juga menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan akses air bersih. Dewanti menyoroti masih adanya sejumlah kampung di Kota Malang yang belum terjangkau jaringan Perumda Tugu Tirta secara menyeluruh.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hipam) maupun pengelolaan sumber air secara mandiri.
Persoalan lain yang mencuat adalah ketidaksesuaian data desil kesejahteraan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Dewanti menilai pemutakhiran data diperlukan agar warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak kehilangan hak akibat data yang tidak akurat.

“Banyak yang tidak sesuai dengan situasi kondisi sebenarnya. Ini yang harus dicarikan jalan keluar agar masyarakat yang memang harus dibantu bisa disupport dengan baik,” katanya.
Dewanti menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, koordinasi langsung diperlukan untuk memastikan instansi yang memiliki kewenangan dapat segera menindaklanjuti setiap persoalan.
“Saya sangat berharap komunikasi antara provinsi dan dinas-dinas terkait diintensifkan, serta turun langsung ke bawah melihat situasi riil. Dengan begitu, menjadi jelas siapa yang wajib mengeksekusi apakah dari pihak provinsi atau Kota Malang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pihaknya akan menelusuri sejumlah persoalan yang disampaikan warga. Salah satunya terkait pemanfaatan sumber mata air di kawasan Tlogomas yang disebut dialirkan untuk kepentingan komersial tanpa koordinasi maupun kontribusi yang jelas kepada pemerintah daerah.
“Ada sumber air yang kemudian dialirkan, tetapi tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi mereka mendapat keuntungan, tetapi tidak ada kontribusi ke daerah. Ini yang akan saya konfirmasi dan telusuri ke Pemkot Malang,” tegas Amithya.
Selain persoalan sumber air, Amithya menyoroti masalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah site plan pengembang yang dinilai menutup akses jalan warga.
Terkait ketidaksesuaian data desil, Amithya juga mendorong pemutakhiran melalui mekanisme perlindungan sosial (Perlinsos). Menurutnya, peran agen data di tingkat bawah perlu dioptimalkan agar informasi yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Sebetulnya ini kita bisa melalui Perlinsos, tapi memang masalahnya Perlinsos itu harus melalui agen gitu jadi mungkin untuk pemutahiran data yang perlu kita berikan input kembali,” tutur Ketua DPC PDIP Kota Malang itu. (ull/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS











