SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono akhirnya menjelaskan latar belakang sikapnya mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Deni menegaskan, tindakan yang telah dilakukannya sejak pekan lalu itu bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu, melainkan bentuk kegelisahan politik terkait legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Menurut Deni, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Terlebih, ketika persoalan yang berkembang menyangkut integritas pemegang jabatan publik serta penghormatan terhadap konstitusi.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” jelasnya, Rabu (11/11/2026) malam.

Sikap Deni mencopot foto Gibran sebelumnya menjadi perhatian setelah ia mengunggah foto ruang kerjanya melalui status WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Dalam foto tersebut, di dinding utama ruangan kerja Deni, terlihat foto Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan lambang Garuda Pancasila dan tidak terlihat lagi foto Wakil Presiden Gibran. Deni menyertakan tulisan singkat, “leren sik” yang berarti istirahat dulu.

Sikap tersebut kemudian kembali menjadi perbincangan di tengah dinamika politik nasional yang berkembang pada Rabu (11/11/2026). Perkembangan itu menghadirkan konteks baru terhadap simbol politik yang ditampilkan Deni di ruang kerjanya.

Deni menegaskan, persoalan legitimasi kepemimpinan tidak semestinya dipandang sebagai urusan individu semata. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan hal yang harus dijaga bersama oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka,” kata alumnus Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Deni berharap dinamika politik nasional dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ia mengingatkan, loyalitas kepada negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas loyalitas kepada individu maupun kelompok politik. Menurutnya, kepatuhan terhadap konstitusi harus menjadi prinsip utama bagi setiap pemegang jabatan publik.

“Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat,” tegas Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur tersebut.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai simbol politik tidak sekadar menjadi ornamen, tetapi dapat berfungsi sebagai medium komunikasi, pernyataan sikap, hingga kritik tanpa harus disampaikan melalui pidato atau konferensi pers.

Menurut Surokim, ruang kerja seorang pimpinan DPRD bukan hanya ruang administratif. Di dalamnya terdapat representasi institusi, identitas politik, serta cara seorang pejabat menempatkan diri dalam dinamika kekuasaan.

“Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas,” ujar Surokim, Minggu (8/11/2026). (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS