JAKARTA – Persoalan sampah tidak selalu harus diselesaikan dengan membangun fasilitas pengolahan berbiaya mahal. Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan justru membuktikan bahwa pelibatan masyarakat sejak dari rumah dan pengembalian nilai ekonomi sampah kepada warga menjadi kunci membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Berbagai inovasi tersebut dipaparkan dalam talkshow bertajuk Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Forum yang digelar secara hybrid itu menghadirkan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turut memberikan pandangan dalam forum tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pengalaman para kepala daerah menunjukkan pentingnya kepemimpinan politik dan kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

“Pengelolaan sampah harus jadi gerakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Hasto.

Menurut dia, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, berbagai praktik baik yang telah berjalan perlu dibagikan agar dapat menjadi bahan pembelajaran dan diterapkan di daerah lain.

Salah satu pendekatan menarik terlihat di Banyumas. Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, daerahnya berhasil membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat setelah tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup warga pada 2018.

Seluruh TPS 3R dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dikelola kelompok swadaya masyarakat dengan melibatkan warga setempat. Sistem tersebut kini mampu menyerap sekitar 2.400 tenaga kerja.

Hasilnya, anggaran operasional pengelolaan sampah yang sebelumnya lebih dari Rp30 miliar per tahun turun menjadi sekitar Rp10,8 miliar. Sebaliknya, pendapatan dari pengelolaan sampah mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per bulan. Bahkan, pupuk hasil pengolahan dibagikan gratis kepada petani.

“Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri,” kata Sadewo.

Di Trenggalek, Bupati Mochamad Nur Arifin memilih melibatkan generasi muda melalui sistem insentif. Sekolah-sekolah dijadikan titik pengumpulan sampah atau waste station. Siswa menyetorkan sampah terpilah dan memperoleh poin yang dapat dicairkan setelah sampah terjual.

Nilai poin disesuaikan dengan jenis sampah. Botol plastik dihargai 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, dan minyak jelantah 5 poin. “Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa,” ujar Nur Arifin.

Mas Ipin, sapaan akrabnya, juga memilih memberikan penghargaan kepada lingkungan yang mampu menjaga kebersihan daripada sekadar mengandalkan petugas kebersihan berbayar. Pemerintah daerah menyiapkan hadiah hingga Rp200 juta melalui kompetisi kebersihan kampung.

Dia bahkan berupaya mempertahankan kebijakan tanpa pungutan iuran sampah kepada masyarakat selama sistem pengelolaan tersebut masih dapat berjalan.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap pengelolaan sampah bisa dimulai dari keberanian mengalihkan anggaran.

Dia mengalihkan anggaran pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar untuk menyediakan 600 gerobak sampah.

Gerobak tersebut menjadi bagian dari gerakan Mas Jos atau Masyarakat Jogja Olah Sampah. Sampah makanan rumah tangga dikumpulkan menggunakan ember khusus untuk kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sementara makanan layak konsumsi dari hotel dan restoran disalurkan melalui food bank.

Yogyakarta kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba sebagai bagian dari penguatan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani menyebut tingkat pengelolaan sampah meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025. Capaian itu ditopang keberadaan 33 TPS 3R.

Namun, Ipuk mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila tidak diikuti perubahan perilaku masyarakat.

Dia mencontohkan penumpukan 7,5 ton sampah di Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi hanya dua pekan setelah kawasan tersebut dibersihkan. “Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma,” ujarnya.

Pendekatan regulasi ditempuh Gubernur Bali I Wayan Koster. Melalui Pergub Nomor 97 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali membatasi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, pipet, dan styrofoam. Kebijakan kemudian diperkuat dengan larangan minuman kemasan gelas di bawah satu liter sejak April 2022.

“Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah,” kata Koster, menyoroti beban lingkungan yang ditanggung daerah akibat produk sekali pakai.

Adapun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Surabaya melibatkan 1.360 RW melalui program komposter dan teba, dengan target seluruh RW berkembang menjadi kampung zero waste pada 2027.

Berbagai pengalaman tersebut mendapat perhatian Basuki Tjahaja Purnama. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu mendorong agar praktik baik dari masing-masing daerah dibukukan sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya.

“Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target,” tegasnya.

Hasto Kristiyanto menambahkan, PPSN 2026 menjadi ruang pembelajaran bersama sekaligus momentum memperkuat kolaborasi antardaerah. Pengelolaan sampah, menurut dia, tidak cukup mengandalkan pengangkutan dan pembuangan, tetapi harus dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan, daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan daerah.

Dia menegaskan, PDI Perjuangan ingin mendorong keberhasilan pemerintah daerah menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan kader partai.

Semangat tersebut sejalan dengan gerakan Merawat Pertiwi yang mendapat perhatian khusus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pada pembukaan PPSN 2026, Senin (9/11/2026), Megawati meresmikan program Teba Mega Merawat Pertiwi. Program ini menargetkan pembangunan 3.000 teba modern di kantor-kantor PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk mendorong pengolahan sampah organik sejak dari sumbernya.

Teba merupakan metode pengolahan sampah organik yang berangkat dari kearifan lokal masyarakat. Megawati sendiri telah menerapkan metode tersebut di kediamannya sebagai bentuk keteladanan dalam menjaga lingkungan.

Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea mengatakan, semangat Merawat Pertiwi bertumpu pada kebiasaan sederhana yang dicontohkan Megawati dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian kegiatan PPSN 2026 juga diisi workshop *Co-Enzyme: Sampah Organik dan Dekomposer* bersama I Nyoman Parta serta eksebisi mini oleh Setali dan Wastgood.

Melalui berbagai praktik tersebut, PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata persoalan kebersihan kota, melainkan juga menyangkut perubahan perilaku, pemberdayaan ekonomi, dan tanggung jawab menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS