SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan lebih elegan jika secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Yordan saat menerima aspirasi massa yang menuntut pemakzulan Gibran di Gedung DPRD Jatim, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yordan, polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional. Dia menilai perkembangan perkara tersebut juga memunculkan persoalan legitimasi moral yang perlu menjadi perhatian.

“Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,” kata Yordan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Yordan menemui perwakilan massa demonstrasi yang meminta DPR RI memproses pemakzulan Gibran. Mereka mendesak agar persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.

Yordan mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI. Menurutnya, tindak lanjut atas tuntutan pemakzulan merupakan kewenangan DPR RI melalui mekanisme konstitusional, termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan hak menyatakan pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,” ujarnya.

Terkait sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan menegaskan belum ada keputusan formal. Namun, dia menilai perkembangan persoalan tersebut perlu direspons DPR RI melalui mekanisme kelembagaan.

“Kalau sikap secara resmi itu belum ada, tetapi kalau kita lihat bersama-sama dari pernyataan para pimpinan partai bahwa memang kalau melihat situasi yang ada pasca putusan MK dan MA, maka sebaiknya juga ada sikap dari DPR RI melalui hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi bagian dari dokumen persyaratan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan memerintahkan pencabutannya.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari luar negeri.

Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, aspirasi pemakzulan yang disampaikan massa dan pandangan Yordan mengenai legitimasi moral tetap menjadi bagian dari dinamika politik yang harus dibedakan dari keputusan hukum maupun proses pemakzulan secara konstitusional. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS