SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan produk obat bahan alam yang telah teruji secara medis di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah provinsi. Langkah tersebut menjadi salah satu terobosan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam yang tengah dibahas DPRD Jatim.

Melalui regulasi tersebut, produk herbal diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai terapi mandiri maupun komplementer yang mendampingi pengobatan konvensional. Namun, pemanfaatannya tetap harus didasarkan pada pembuktian ilmiah serta memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan khasiat.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengatakan Raperda ini tidak hanya mengatur pemanfaatan obat bahan alam, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri herbal lokal dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan industri obat tradisional. Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, terdapat 66 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 31 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersebar di 18 kabupaten/kota.

Meski demikian, pengembangan industri tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan penelitian dan pengembangan, minimnya hilirisasi, serta masih sedikit produk yang berhasil naik kelas dari jamu menjadi obat herbal terstandar (OHT) maupun fitofarmaka.

“Raperda ini dirancang untuk menggeser orientasi pengaturan menjadi fasilitasi menyeluruh dari rantai hulu hingga hilir secara terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ungkap Ony, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban tersebut menjelaskan, salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah fasilitasi pembuktian ilmiah produk herbal oleh Pemprov Jatim bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Fasilitasi tersebut mencakup penelitian praklinis hingga uji klinis untuk memastikan produk obat bahan alam memiliki dasar ilmiah yang memadai.

Pemprov Jatim juga didorong memberikan kemudahan akses bagi peneliti dan akademisi melalui pembebasan biaya retribusi penggunaan laboratorium milik pemerintah provinsi.

Selain penguatan riset, Raperda ini memberikan perhatian terhadap pengembangan pelaku usaha kecil dan koperasi. Pemerintah daerah akan memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akses pembiayaan, hingga penyediaan rumah produksi bersama yang memenuhi standar produksi obat tradisional.

Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

“Gubernur Jatim kita amanatkan menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi jangka menengah paling lambat enam bulan setelah perda diundangkan,” jelas Ony.

Dari sisi perlindungan konsumen, Raperda Obat Bahan Alam juga mengatur sistem pengawasan secara berjenjang dari hulu hingga hilir.

Pengawasan bahan baku akan melibatkan sektor pertanian dan kehutanan, bahan obat berada dalam pengawasan sektor kesehatan, sedangkan produk jadi menjadi perhatian sektor perdagangan dengan koordinasi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ony menegaskan, penguatan regulasi diperlukan agar pengembangan industri herbal Jawa Timur berjalan seiring dengan jaminan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

“Bapemperda merekomendasikan agar Raperda ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar mewujudkan Obat Bahan Alam Jawa Timur yang aman, bermutu, berkhasiat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban tersebut. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS