JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan akan dilakukan setelah pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 dengan terlebih dahulu memperhatikan mekanisme dan ketentuan konstitusi.

Puan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP yang disampaikan sejumlah fraksi di DPR. Namun, lembaga legislatif belum menentukan langkah lanjutan karena perlu mendengarkan berbagai masukan sebelum membahas mekanismenya.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi. Karena itu, usulan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu sebelum pimpinan DPR menentukan tindak lanjutnya.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” lanjut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi maupun komisi terkait. Sejumlah aspirasi yang dihimpun selama masa reses juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan.

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” terangnya.

Wacana penggunaan HMP terhadap Gibran mencuat di tengah desakan sejumlah partai agar putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Desakan itu muncul menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilpres.

Menanggapi dinamika tersebut, Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai politik lain, termasuk sikap maupun mekanisme yang ditempuh masing-masing partai.

“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Puan juga menyebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden. Karena itu, menurutnya, belum ada dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan status jabatan tersebut.

“Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Puan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS