JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu persoalan yang akan dikawal DPR melalui fungsi pengawasan. Dewan akan mendukung pengusutan yang dilakukan Polri agar berjalan transparan dan profesional.

Puan menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan dengan menjunjung profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum. Dia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara kritis masyarakat.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen, tanpa menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Puan memastikan DPR akan mendukung langkah Polri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara transparan dan profesional. Persoalan ini sekaligus masuk dalam agenda pengawasan DPR pada masa persidangan kali ini.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

Selain kasus penyadapan Presiden, DPR juga akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Di bidang infrastruktur dan lingkungan, perhatian dewan mencakup percepatan pembangunan serta rekonstruksi infrastruktur pascabencana, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

DPR juga menyoroti gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri. Sementara dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pengawasan diarahkan pada ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial serta kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sektor pendidikan juga masuk dalam perhatian DPR, khususnya pemerataan program revitalisasi sekolah. Adapun di bidang ekonomi, dewan akan mengawal perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.

Satu isu strategis lainnya adalah penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Puan mengatakan, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar fungsi konstitusional DPR dapat dijalankan untuk mengawal penyelenggaraan negara sekaligus melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Sebelumnya, pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 digelar setelah anggota dewan menyelesaikan masa reses di daerah pemilihan masing-masing. Puan mengingatkan, aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses harus ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS