SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya M. Eri Irawan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperbaiki sistem pengawasan penggunaan bahan bakar operasional truk pengangkut sampah. Langkah tersebut dinilai penting agar praktik penyalahgunaan solar subsidi yang diduga melibatkan dua pengemudi truk sampah tidak kembali terulang.

Eri menegaskan, bahan bakar operasional kendaraan pengangkut sampah dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar sesuai peruntukan dan mendukung pelayanan publik.

Dia menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan fasilitas operasional pemerintah untuk kepentingan pribadi. Terlebih, solar tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang proses pengangkutan sampah di Kota Surabaya.

“Karena solar ini kan dibeli dari biaya APBD dari pajak masyarakat sehingga semestinya digunakan dengan optimal, apalagi itu kan solar untuk proses pengangkutan sampah,” tegas Eri Irawan, Selasa (10/11/2026).

Politisi muda PDI Perjuangan tersebut mengapresiasi langkah cepat Kepala DLH Surabaya dalam mengungkap praktik jual beli solar subsidi yang diduga berlangsung selama dua tahun dan melibatkan dua pengemudi truk pengangkut sampah.

Menurutnya, investigasi dan penindakan terhadap dugaan penyimpangan tersebut merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola pemerintahan agar berjalan bersih dan transparan.

“Langkah kepala DLH sudah tepat untuk menginvestigasi dan melakukan langkah-langkah terkait upaya agar tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DLH Surabaya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap dua pengemudi truk yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Eri menilai, tindakan tegas diperlukan agar fasilitas dan anggaran operasional pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

“Nah, kalau misalnya sampai ada upaya-upaya yang tidak terpuji seperti itu tentu kita sesalkan dan DLH kemarin sudah melakukan langkah pemberhentian ya,” tuturnya.

Meski demikian, Eri menekankan bahwa penindakan harus dibarengi pembenahan sistem pengawasan. Menurutnya, DLH perlu memiliki mekanisme mitigasi yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan bahan bakar sejak dini.

“Harus ada sistem yang untuk memitigasi ini agar tidak terjadi,” pintanya.

Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan penanganan perkara tersebut tidak hanya menyasar dua pengemudi yang telah dikenai sanksi. DLH juga akan meneruskan temuan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

Langkah tersebut diperlukan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas administrasi di lingkungan DLH.

“Kita teruskan ke APH, biar nanti terbukti apakah memang itu semua driver atau kemudian ini petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat,” ujarnya.

DPRD berharap penanganan kasus ini menjadi momentum pembenahan pengawasan penggunaan anggaran operasional, sehingga fasilitas pelayanan publik benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS