KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya memetakan daerah rawan bencana dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi peralihan musim. Selain penanganan kekeringan akibat El Nino yang masih terjadi di sejumlah wilayah, pemerintah daerah mulai mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor saat curah hujan meningkat.

Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca. Terlebih, hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri belum memiliki intensitas tinggi dan merata.

“Untuk hari ini kekeringan masih terjadi di beberapa tempat, saya minta OPD tetap fokus menangani dampak El Nino berkepanjangan,” kata Mas Dhito, dikutip Selasa (10/11/2026).

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Mas Dhito meminta jajarannya mengidentifikasi wilayah rawan banjir maupun tanah longsor agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

“Saya juga minta dilakukan pemetaan mana saja yang masuk daerah rawan bencana dan selanjutnya dilakukan mitigasi,” ungkapnya.

Menurut Mas Dhito, banjir di sejumlah wilayah tidak hanya dipengaruhi tingginya curah hujan. Ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan, di antaranya kondisi daerah aliran sungai (DAS), penumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai, serta peningkatan sedimentasi.

Wilayah di sisi barat Sungai Brantas menjadi salah satu kawasan yang kerap terdampak banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Mas Dhito menyebut terdapat sejumlah sungai yang membutuhkan penanganan khusus. Meski kewenangan pengelolaannya bukan berada di pemerintah kabupaten, dia menegaskan Pemkab Kediri tetap perlu mengambil peran dalam mencari solusi.

“Di barat ada beberapa sungai yang memang perlu penanganan khusus. Sungai itu bukan kewenangan kabupaten tapi apakah kita lepas tangan, tentu saja tidak,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kediri berencana berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk membahas penanganan sejumlah sungai, termasuk Kolokoso dan Hardisingat.

Koordinasi juga akan melibatkan pemerintah daerah lain yang wilayahnya dilalui aliran sungai tersebut. Menurut Mas Dhito, penanganan persoalan sungai membutuhkan kerja sama lintas daerah karena dampaknya tidak terbatas pada satu wilayah administrasi.

“Sungai itu tidak hanya di Kabupaten Kediri tapi juga melintasi daerah lain dan ini tidak biasa diselesaikan satu kabupaten. Maka perlu kerja kolektif dengan kepala daerah yang lainnya juga,” tandas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Ariyanto mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pemetaan kawasan rawan bencana sekaligus menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Koordinasi lintas sektor juga diperkuat. BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD hingga masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan data BPBD, pada 4 November 2026 terjadi bencana angin puting beliung di Desa Kepung. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima rumah rusak berat, tiga rumah rusak sedang, dan 116 rumah rusak ringan, serta berdampak pada tiga bangunan fasilitas umum.

Terkait perkembangan cuaca, Ariyanto menyebut berdasarkan informasi BMKG, curah hujan pada November diperkirakan mulai meningkat pada kisaran 51–100 milimeter. Peningkatan signifikan diperkirakan terjadi pada Desember dengan curah hujan mencapai 201–300 milimeter.

Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, pemantauan terhadap daerah yang masih mengalami kekeringan tetap dilakukan. BPBD bahkan masih menerima permintaan bantuan air bersih dari Desa Ponggok dan Desa Surat, Kecamatan Mojo.

“Kita juga masih menerima permintaan droping air bersih dari Desa Ponggok dan Surat (Kecamatan Mojo),” ucap Ariyanto.

Di sisi lain, Pemkab Kediri telah melakukan penyaluran air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan. Untuk sektor pertanian, pemerintah daerah juga memberikan bantuan pembangunan sumur submersible guna mendukung pengairan lahan.

Dengan meningkatnya kewaspadaan menghadapi peralihan musim, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi ancaman bencana akibat hujan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS