SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti komposisi belanja APBD 2027 yang dinilai belum optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Dari total belanja daerah sebesar Rp27,637 triliun, porsi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menilai struktur anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus diimbangi dengan penentuan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” kata Deni seusai rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).

Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun. Namun, tambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan nota keuangan awal hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap arah belanja daerah agar anggaran tidak sekadar terserap untuk kebutuhan rutin, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti terbatasnya pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam APBD 2027, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun atau naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan nota keuangan awal.

Namun, kenaikan tersebut seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.

Deni mengingatkan, ketergantungan terhadap dana transfer perlu diantisipasi melalui penguatan kemandirian fiskal daerah. Pemprov Jatim didorong menggali potensi pendapatan secara terukur tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.

“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegas pria yang juga menjabat Sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut.

Catatan berikutnya berkaitan dengan pembiayaan defisit APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp1,091 triliun. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.

Menurut Deni, proyeksi SiLPA tersebut tetap membutuhkan perhitungan realistis. Pemerintah provinsi perlu menyiapkan skenario alternatif apabila realisasi SiLPA tidak mencapai angka yang diperkirakan agar pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.

“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” imbuhnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam APBD 2027, alokasi anggaran lembaga pengawasan internal tersebut turun 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.

Padahal, penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, fungsi pengawasan tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif, melainkan menjadi instrumen pencegahan penyimpangan dan pengawalan kualitas program pemerintah.

“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” tegas Deni.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran.

Keenam rekomendasi itu meliputi penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta menjadikannya sebagai perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027 agar setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS