NGAWI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi menyoroti pemasangan kabel jaringan internet atau fiber optik yang semrawut di sepanjang jalan. Pemerintah daerah diminta melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa internet agar pemasangan kabel lebih tertata.

Sorotan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum terhadap empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Rabu (11/11/2026). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh Pujo Wahono.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta dinas terkait melakukan pembinaan terhadap pemilik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang memasang kabel serat optik di sepanjang jalan secara tidak beraturan.

“Mohon untuk dinas terkait melakukan pembinaan terhadap pemilik penyedia jasa WiFi (Internet Service Provider) yang memakai kabel serat optik (fiber optic) yang memasang kabelnya di pinggir-pinggir jalan tidak beraturan, cenderung berseliweran,” demikian salah satu poin pandangan umum fraksi.

Selain persoalan kabel jaringan internet, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting di tengah berkurangnya dana transfer ke daerah setiap tahun.

“Mengingat dana transfer ke daerah terus berkurang setiap tahun, maka pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” disampaikan dalam pandangan umum tersebut.

Di bidang lingkungan hidup, fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap industri maupun pelaku usaha yang terindikasi membuang limbah cair, sampah, atau tinja ke sungai, saluran air, dan lahan terbuka.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kondisi di sepanjang ruas jalan dari Pasar Walikukun hingga SPBU Wotgaleh. Pemerintah daerah diminta menata dan menertibkan kontainer pedagang yang berada di trotoar maupun tepi jalan.

Keberadaan kontainer dan kendaraan roda empat serta truk yang parkir di bahu jalan dinilai membuat ruas jalan semakin sempit dan berpotensi memicu kecelakaan. Selain itu, fraksi meminta perbaikan serta pembersihan saluran air di sepanjang jalur dari rel kereta api Walikukun hingga SPBU Wotgaleh karena rawan banjir saat hujan.

Terkait rancangan peraturan tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemberian penghargaan atau insentif bagi desa dan kelurahan yang secara berturut-turut mampu mempertahankan status STBM setelah melalui proses verifikasi.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi desa dan kelurahan untuk menjaga kualitas sanitasi lingkungan.

Adapun empat Ranperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut meliputi perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS