SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong penghentian alih fungsi lahan di zona-zona resapan air kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk menekan laju erosi dan sedimentasi yang mengancam keberlanjutan fungsi Bendungan Sutami di Kabupaten Malang.

Menurut Dewanti, pengerukan sedimentasi waduk tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh apabila kerusakan kawasan hulu terus berlangsung. Alih fungsi lahan secara masif dan berkurangnya kawasan resapan air di Malang Raya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Saya selaku anggota Komisi D DPRD Jatim mendorong penghentian alih fungsi lahan di zona-zona resapan air. Pembangunan kawasan komersial atau perumahan tanpa kendali di hulu harus segera ditindak tegas agar tidak membebani ekosistem DAS Brantas,” kata Dewanti, Selasa (10/11/2026).

Mantan Wali Kota Batu itu menjelaskan, tingginya erosi di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang memicu sedimentasi di Bendungan Sutami. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pengerukan waduk, tetapi harus menyentuh akar persoalan di wilayah tangkapan air.

Dewanti menilai Malang Raya memiliki posisi strategis sebagai water tower atau menara air bagi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Perlindungan kawasan hulu DAS Brantas dengan demikian berkaitan langsung dengan keberlanjutan pasokan air dan ketahanan lingkungan regional.

Untuk memperkuat perlindungan tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini mendesak Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menyelaraskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, kebijakan tata ruang antardaerah harus berjalan searah agar perlindungan kawasan resapan air tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan maupun kepentingan investasi jangka pendek.

Selain penertiban alih fungsi lahan, Dewanti juga mendorong reboisasi dan pemulihan fungsi hutan di kawasan hulu. Upaya konservasi tersebut perlu dilakukan bersamaan dengan penanganan sedimentasi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Apa yang terjadi pada Bendungan Sutami adalah alarm keras bagi kita semua. Perlindungan kawasan hulu dan revitalisasi DAS Brantas harus menjadi prioritas utama yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, demi menyelamatkan ketahanan air dan energi jutaan masyarakat Jawa Timur di masa depan,” ujarnya.

Dewanti menegaskan, perlindungan DAS Brantas membutuhkan kebijakan pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan. Penataan ruang, pemulihan kawasan hutan, dan pengendalian pembangunan di wilayah resapan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat Jawa Timur. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS