TUBAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat saat menggelar reses Masa Persidangan I di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan luar masa sidang yang berlangsung selama enam hari tersebut, warga mengeluhkan berbagai persoalan ekonomi mulai dari anjloknya harga ternak, distribusi pupuk, hingga kebutuhan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah seorang warga Bangunrejo, Surajan, mengungkapkan bahwa para peternak kambing kini tengah merugi akibat merosotnya harga jual di pasaran, meski ruang berusaha terbuka lebar.
Menanggapi keluhan tersebut, Ony menjelaskan bahwa turunnya harga kambing dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih lesu.
‘Harga kambing turun karena daya beli masyarakat rendah. Kondisi perekonomian saat ini masih prihatin. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama, bagaimana agar peternak tetap bisa bertahan,’ ujar Ony dalam keterangan resminya, Rabu.
Selain sektor peternakan, Ony menyoroti persoalan penyaluran pupuk bagi petani. Ia berharap skema distribusi langsung ke kelompok tani yang dijalankan pemerintah saat ini dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mempermudah petani.
Sementara itu, warga lainnya, Indro, mengusulkan agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan spiritual. Menurut dia, penguatan moralitas warga merupakan fondasi utama agar hasil pembangunan fisik dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ony sepakat dengan gagasan tersebut dan menilai pembangunan fisik maupun nonfisik harus berjalan beriringan. ‘Pembangunan bukan hanya jalan dan gedung. Pembangunan moralitas dan mental spiritual juga penting. Kalau moralnya baik, pembangunan apa pun akan berjalan baik,’ kata Ony.
Fasilitasi Legalitas UMKM
Pada sesi yang sama, pelaku UMKM mebel asal Bangunrejo, Jarwo, meminta adanya pendampingan pemerintah agar usahanya yang kini menyerap 10 tenaga kerja dapat berkembang lebih pesat dan menjadi pemicu tumbuhnya UMKM baru di desa tersebut.
Merespons hal itu, Ony menilai banyak pelaku usaha mikro yang bermunculan akibat tekanan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir memfasilitasi aspek legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Halal.
‘UMKM harus difasilitasi sertifikasi BPOM dan Halal, serta akses permodalan melalui Bank UMKM untuk meringankan beban bunga. Ditambah pemanfaatan teknologi, UMKM seharusnya bisa naik kelas,’ ucap Ony.
Di akhir pertemuan, Ony memastikan bahwa reses tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Seluruh aspirasi warga Bangunrejo telah dicatat untuk diperjuangkan melalui Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian, UMKM, pertanian, dan peternakan.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













