MALANG – Keluhan potongan tarif berlapis yang membebani pengemudi ojek online (ojol) menjadi salah satu sorotan dalam reses Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, di Kota Malang. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan pengemudi, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari layanan transportasi daring.
Dalam forum Serap Aspirasi atau Reses DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026), seorang pengemudi ojol perempuan bernama Eti mengungkapkan praktik pemotongan yang menurutnya terjadi secara berlapis. Meski pemerintah pusat sempat mewacanakan batas potongan maksimal 8 persen, penerapannya di lapangan dinilai belum sesuai harapan.
“Misalnya satu orderan itu dapat Rp20.000, dipotong dulu Rp5.000 oleh aplikator, lalu dari sisa Rp15.000 itu ternyata masih dipotong lagi 20 persen. Jadinya, potongannya berlipat-lipat,” ungkap Eti.
Menanggapi keluhan tersebut, Sri Untari mengatakan DPRD Jawa Timur tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat. Raperda tersebut kini menunggu tahap finalisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Sri Untari, regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi daring di Jawa Timur. Ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap wacana pemerintah pusat yang ingin mengategorikan pengemudi daring sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut pandangannya, pengategorian tersebut belum tentu langsung menguntungkan pengemudi. Sebaliknya, ada potensi tambahan beban administrasi dan kewajiban perpajakan apabila kebijakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi mereka.

“Menurut pemerintah pusat itu melindungi, tapi menurut saya pribadi belum pas kalau diterapkan sekarang. Kalau mereka dijadikan UMKM, nanti ujung-ujungnya jadi sasaran pajak. Belum lagi mereka harus mengurus izin usaha, bayar pajak, dan biaya lainnya. Kasihan, kendaraan mereka saja belum tentu milik sendiri,” tegasnya.
Meski memahami bahwa perusahaan aplikator juga membutuhkan investasi besar untuk membangun dan mengelola teknologi, Sri Untari menegaskan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengemudi harus tetap menjadi perhatian.
Selain persoalan ojol, reses tersebut juga menyerap aspirasi mengenai pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan integrasinya dengan Koperasi Wanita (Kopwan) di Kota Malang. Salah satu kendala yang disampaikan warga adalah keterbatasan lahan untuk membangun gerai usaha.
Sejumlah aset sempat diusulkan untuk dimanfaatkan, antara lain lahan negara seluas 1.200 meter persegi di kawasan Balai Arjosari, lapangan di wilayah Dinoyo, hingga aset bekas pabrik keramik Dinoyo.
Sri Untari mengatakan, seluruh aset yang diusulkan perlu diinventarisasi dan dipastikan status kepemilikannya terlebih dahulu. Termasuk lahan bekas pabrik keramik Dinoyo yang merupakan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur dan membutuhkan persetujuan pihak terkait jika akan dimanfaatkan.
Sebagai alternatif, Sri Untari mengusulkan konsep smart mart atau gerai pusat koperasi yang terintegrasi di tingkat kecamatan. Skema tersebut dinilai lebih realistis untuk wilayah perkotaan seperti Kota Malang, dibandingkan memaksakan setiap kelurahan memiliki gerai sendiri.
“Di wilayah perkotaan seperti Kota Malang, tidak perlu memaksakan setiap kelurahan punya gerai sendiri. Cukup satu kecamatan satu koperasi. Urusan perdagangan itu butuh proses belajar panjang, rantai pasok (supply engine) yang kuat, dan modal besar. Modal Rp500 juta saja tidak akan cukup kalau disebar,” jelasnya.

Ia mengusulkan pembangunan lima gerai pusat di lima kecamatan, di antaranya Klojen dan Blimbing, untuk melayani kebutuhan anggota koperasi di seluruh 57 kelurahan di Kota Malang.
“Jadi anggota koperasi di masing-masing wilayah cukup berbelanja di gerai pusat kecamatan tersebut agar perputaran ekonominya terpusat dan kuat,” tegasnya.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan beban perpajakan yang dirasakan koperasi berskala kecil. Sri Untari menilai kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kapasitas usaha dan kemampuan keuangan koperasi, terutama yang masih memiliki modal serta keuntungan terbatas.
“Semua dikejar pajak. Koperasi-koperasi kecil itu dapat Sisa Hasil Usaha (SHU) saja belum tentu, atau kalaupun dapat paling besar hanya Rp2 juta sampai Rp10 juta, tapi sudah ditarik pajak. Kalau koperasi yang sudah besar silakan saja dikenai pajak, memang itu sudah menjadi kewajibannya,” ujarnya.
Sri Untari menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur untuk dicarikan solusi, termasuk kemungkinan advokasi bagi keberlangsungan koperasi kecil.
“Nanti akan kami carikan solusinya termasuk advokasi untuk melindungi keberlangsungan koperasi kecil,” pungkasnya. (ull/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













