SIDOARJO – Ketidakakuratan data desil masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat karena berpengaruh terhadap penentuan penerima bantuan sosial (bansos). Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, mengingatkan warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai agar mengajukan banding melalui layanan Pelinsos.
Selain melalui pengajuan mandiri, masyarakat juga bisa menempuh jalur pemerintah daerah. Menurut Hari, usulan perubahan data yang diajukan melalui pemerintah daerah berpeluang lebih cepat mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Persoalan tersebut mencuat saat Hari menerima aspirasi warga Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, ketidakakuratan data desil menjadi salah satu masalah yang disampaikan masyarakat.
Hari mengatakan, persoalan data desil bukan hanya terjadi di Sidoarjo, melainkan menjadi tantangan secara nasional. Karena itu, pembenahan data membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa.
“Desil di Sidoarjo itu memang problem nasional. Problem nasional memang banyak sekali problem untuk urusan desil ini,” beber Hari, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyediakan mekanisme bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai. Warga dapat mengajukan keberatan atau banding melalui layanan Pelinsos, baik melalui situs Kemensos maupun BPS.
Di sisi lain, pemerintah desa hingga kabupaten juga dapat mengambil peran dalam mengusulkan perubahan data. Salah satunya melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan mengusulkan pembaruan data desil warga.
Hasil musyawarah tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi pemerintah daerah, termasuk penerbitan surat keputusan bupati sebelum usulan diteruskan ke kementerian terkait.
Hari mengungkapkan, berdasarkan koordinasinya dengan Menteri Sosial, usulan perubahan yang disampaikan melalui pemerintah daerah justru dapat lebih cepat diproses.
“Ketika kami ke Jakarta, ketemu Pak Menteri Sosial pada saat itu menegaskan bahwa jika usulan perubahan itu dari pemerintah daerah, itu justru akan lebih cepat di-ACC,” ungkapnya.
Meski demikian, Hari mengakui berbagai mekanisme perbaikan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketidakakuratan data desil. Ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam proses pendataan masyarakat.
Pertama, ia menyoroti kemungkinan petugas survei belum menjangkau seluruh warga secara optimal. Kedua, sebagian masyarakat menolak diwawancarai ketika proses pendataan berlangsung.
Penolakan tersebut, menurut Hari, bisa dipengaruhi anggapan bahwa proses wawancara terlalu rumit atau pertanyaan yang diajukan terlalu banyak. Akibatnya, informasi yang dibutuhkan petugas tidak terkumpul secara lengkap dan berpotensi memengaruhi ketepatan data.
“Masyarakat tidak mau diinterview karena merasa ribet, situasi ekonomi susah, ditakoni aneh-aneh, sehingga nggak jawab, sehingga mungkin datanya menjadi tidak valid lagi,” ujarnya.
Ia menyebut, persoalan penolakan wawancara tersebut juga muncul dalam koordinasi dengan BPS. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih terbuka ketika petugas melakukan pendataan agar kondisi sosial ekonomi keluarga dapat tergambarkan secara tepat.
“Kita ngomongin sejauh ini, rata-rata masalahnya. Tapi jalan keluar yang terobosan yang diambil oleh baik Kemensos maupun BPS ini luar biasa juga. Walaupun memang masih belum menyelesaikan total,” tandasnya.
Hari memastikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong penyelesaian persoalan data desil.
Ia berharap pembenahan dilakukan secara berkelanjutan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Sebab, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan sosial dapat menjangkau warga yang memang membutuhkan. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












