JEMBER – Hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pontang dan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, dipersoalkan. Panitia penjaringan diduga mengubah hasil suara musyawarah desa (Musdes) dengan alasan memenuhi kuota keterwakilan perempuan di setiap dusun.
Padahal, menurut anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi, ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan berlaku di tingkat desa, bukan dusun.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut, hasil suara asli Musdes di kedua desa menunjukkan empat perempuan terpilih dari sembilan anggota BPD atau sekitar 44,4 persen. Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal 30 persen sebagaimana ketentuan yang dirujuknya.
Alfan mengatakan, persoalan sebenarnya bukan ketiadaan calon perempuan dalam penjaringan. Di Desa Pontang terdapat enam pendaftar perempuan, sedangkan di Desa Ambulu terdapat lima pendaftar perempuan.
“Calon perempuan ada, bahkan melimpah. Jadi, alasan tidak ada yang mencalonkan tidak berlaku di sini,” kata Alfan.
Ia menuding panitia kemudian mengubah komposisi hasil Musdes dari empat menjadi lima perempuan dengan alasan pemenuhan kuota di setiap dusun. Perubahan itu dilakukan dengan mengganti calon laki-laki yang memperoleh suara lebih banyak dengan calon perempuan yang memperoleh suara lebih rendah.
Menurut Alfan, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada setiap dusun. Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 77 ayat 3, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Jember Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 88.
“Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur kuota 30 persen per dusun. Semuanya mengatur kuota di tingkat desa, bukan dusun,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menunjukkan ketentuan tertulis, apabila pemerintah daerah membenarkan penerapan kuota perempuan berdasarkan dusun.
Ia menilai, penjelasan Kepala DPMD sebelumnya mengenai regulasi apabila tidak ada calon perempuan tidak menjawab substansi persoalan yang terjadi di Desa Pontang dan Ambulu.
“Kami menghargai pernyataan Kepala DPMD Jember. Namun, pernyataan tersebut tidak menjawab substansi masalah dan justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan,” katanya.
Alfan meminta DPMD tidak mempertahankan hasil perubahan panitia dengan berlindung pada ketentuan penjaringan. Ia mendesak, hasil pemilihan dikembalikan sesuai perolehan suara dalam Musdes.
“Yang kami minta sederhana: kembalikan hasil sesuai suara rakyat di Musdes, bukan hasil ubahan panitia,” ujarnya.
Jika DPMD tetap mempertahankan hasil tersebut, Alfan menyatakan akan membawa persoalan itu ke rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Jember. Ia meminta dinas dan instansi terkait serta seluruh pihak yang terlibat dalam penjaringan anggota BPD di Desa Pontang dan Ambulu dihadirkan untuk memberikan penjelasan.
Langkah itu, menurut dia, diperlukan untuk menguji dasar hukum perubahan hasil Musdes sekaligus memastikan proses pengisian anggota BPD berjalan sesuai ketentuan. (art/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS











