SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, Surabaya, pada Minggu (15/11/2026), disambut banyak aspirasi warga terkait program pemerintah.
Sontak warga berbondong-bondong “wadul” ke politisi PDI Perjuangan itu. Mulai dari persoalan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, keakuratan data desil, aturan pembatasan Kartu Keluarga (KK), hingga isu tarikan iuran komite sekolah.
Salah satunya, Subii (78), warga RT 9 RW 1 Bulak Rukun Timur. Ia mengeluhkan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan milik anaknya yang mendadak tidak aktif pada tahun ini. Padahal, sang anak yang bekerja sebagai buruh bangunan tersebut masih hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus menanggung biaya sekolah anak-anaknya.
Subii menjelaskan, awalnya, kartu BPJS anaknya berstatus mandiri, lalu dialihkan ke PBI lewat kelurahan saat pandemi Covid-19 karena tidak mampu membayar. Namun tiba-tiba tahun 2026 status BPJS-nya berubah lagi jadi mandiri.
Padahal, hingga kini anaknya masih berprofesi sebagai pekerja kasar dan menumpang kos di kawasan perbatasan Surabaya-Gresik.
“Nah, sekarang katanya tidak bisa lagi. Harapannya ya dikembalikan ke PBI lagi, gratis, karena keadaannya memang tidak mampu,” kata Subii.
Karena itu, Subii turut mempertanyakan keakuratan data desil dan mengingatkan kewajiban negara dalam melindungi warga miskin.

“Kalau ditanya desil ya keliru yang tanya sama saya. Saya ini orang tua, seperti di UUD 1945 kan sudah dipelihara negara,” tuturnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Yordan M-Batara Goa menjelaskan, penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun mekanisme sanggahan tetap dapat diajukan melalui pengurus RT, RW, atau kelurahan.
“Kalau desil memang coba kita cek penyelesaiannya kasus demi kasus dan apa yang menyebabkan desil yang bersangkutan berubah,” jelasnya.
Mengenai aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang membatasi satu rumah maksimal tiga KK, Yordan menerangkan bahwa kebijakan itu dibuat agar tempat tinggal warga tetap layak dan manusiawi.
“Untuk pembatasan satu rumah tiga KK, setahu kami itu tidak akan diblokir. Tapi untuk penambahan memang tidak bisa sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Yordan juga menyoroti laporan masyarakat terkait tarikan biaya di sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan membebankan iuran bulanan berpatokan nilai tertentu.
“Kami mengingatkan untuk sekolah negeri, komite itu sifatnya sukarela sesuai dengan kerelaan dan kemampuan. Tidak boleh sekolah atau komite sekolah memaksakan nilai tertentu dan mengharuskan tiap bulan,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ia menjamin kerahasiaan serta keselamatan warga yang menyampaikan laporan ke pihak legislatif.
“Kalau memang ada yang tidak sesuai monggo dilaporkan. Kalau ada kekhawatiran nanti di-ing dan lain sebagainya, monggo bisa dilaporkan ke saya. Tentu kita akan melindungi pelapornya,” pungkasnya. (nia/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













