SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, mendesak pemerintah provinsi untuk memangkas besaran alokasi dana cadangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim mendatang.
Desakan tersebut disampaikan Yordan guna mendorong efisiensi belanja daerah serta memastikan APBD tidak terbebani secara berlebihan pada tahun pelaksanaan Pilkada.
Anggota Komisi A itu menjelaskan, dalam skema yang direncanakan, alokasi dana cadangan Pilgub Jatim dihimpun sebesar Rp200 miliar per tahun selama tiga tahun berturut-turut hingga mencapai total Rp600 miliar.
Pembentukan dana cadangan, lanjut dia, pada dasarnya bertujuan menjaga agar anggaran kebutuhan pokok masyarakat di tahun berkenaan tidak terganggu.
“Ini kita mencadangkan supaya nanti pada saat pelaksanaan, dananya sudah ada dan tidak menghabiskan keperluan masyarakat di tahun tersebut,” kata Yordan, saat ditemui usai reses di Surabaya, Minggu (15/11/2026).
Meski memahami skema antisipasi anggaran tersebut, Yordan menilai besaran nominal yang dicadangkan saat ini masih terlalu besar. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta agar pemerintah daerah meninjau ulang dan mengurangi nilai pencadangan tersebut.
“Saya sudah minta dana cadangan itu dikurangi saja karena kita melihat sebetulnya masih bisa dilakukan efisiensi,” ujar Yordan.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap usulan pengajuan dari lembaga penyelenggara maupun pengamanan harus dilakukan secara ketat dan rasional.
Adapun dana cadangan Pilgub tersebut nantinya dialokasikan dalam bentuk hibah kepada tiga komponen utama. Ketiga pihak penerima hibah tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim, serta unsur pengamanan dari Polda dan TNI.
Sikap kritis Fraksi PDI Perjuangan ini didasari atas evaluasi penyaluran hibah pada pelaksanaan Pilgub periode sebelumnya. Pada periode lalu, terdapat sisa dana hibah dari instansi penerima yang akhirnya dikembalikan ke kas daerah.
Menurutnya, fakta pengembalian sisa dana hibah tersebut membuktikan bahwa postur anggaran Pilgub Jatim masih memiliki ruang untuk ditekan.
Ke depan, Komisi A DPRD Jatim berjanji akan mengawal dan menyisir setiap rincian pengajuan hibah dari KPU, Bawaslu, serta aparat pengamanan. Guna memastikan alokasi dana cadangan benar-benar efektif dan efisien demi kepentingan publik Jawa Timur.
“Jadi yang sisa itu sisa dana hibah yang diberikan, masih ada pengembalian yang merupakan hasil efisiensi,” pungkasnya. (nia/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












