Rabu
18 November 2026 | 11 : 31

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tembok Penahan Sungai Retak di Mojokerto, Wiwin Sumrambah Dorong Pemeriksaan BBWS

pdip jatim 261118 reses di kota mojokerto 1

MOJOKERTO – Kerusakan tembok penahan sungai di Lingkungan Muruan, Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, menjadi perhatian Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah. Keretakan pada bangunan penahan sungai tersebut dikhawatirkan semakin parah saat musim hujan sehingga perlu segera diperiksa untuk mengantisipasi risiko terhadap keselamatan warga.

Persoalan itu disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Wiwin di Aula Kelurahan Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga meminta DPRD Jatim ikut mendorong koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar kondisi infrastruktur tersebut mendapat perhatian dan penanganan.

Aspirasi disampaikan Arul Nasrullah, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Prajuritkulon. Ia mengungkapkan, tembok penahan sungai di Lingkungan Muruan telah mengalami banyak retakan. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti, terutama menjelang periode hujan yang berpotensi memperburuk kerusakan.

Menanggapi laporan itu, Wiwin menegaskan persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

“Kalau sudah menyangkut keselamatan masyarakat, tidak boleh dianggap sepele. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar kondisi tersebut bisa ditinjau dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Wiwin, pemeriksaan oleh instansi berwenang diperlukan untuk mengetahui kondisi kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai pembagian kewenangan.

Selain infrastruktur, reses di dua titik wilayah Kota Mojokerto tersebut juga menyerap beragam persoalan masyarakat. Aspirasi datang dari perwakilan generasi muda, ibu-ibu pengajian, struktur partai, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.

Di sektor pelayanan publik, warga mengeluhkan prosedur rujukan kesehatan yang dinilai menyulitkan serta pelayanan rawat inap yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasien. Persoalan pendidikan juga mencuat, terutama mengenai pungutan sekolah dan kualitas layanan pendidikan.

Wiwin menegaskan, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Prosedur pelayanan tidak semestinya menjadi hambatan bagi warga yang membutuhkan pertolongan.

“Pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menghadapi prosedur yang menyulitkan. Begitu juga pendidikan, kita ingin kualitasnya semakin baik dan pelaksanaannya tidak memberatkan orang tua,” ujarnya.

Persoalan kesempatan kerja bagi generasi muda juga menjadi perhatian. Wiwin menilai peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan UMKM perlu berjalan beriringan agar anak muda memiliki ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh penghasilan.

“Anak-anak muda kita punya potensi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, peningkatan keterampilan, dan ruang untuk berkembang. Kita juga harus mendorong UMKM agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, pelaku UMKM bernama Elmi menyampaikan harapan agar bantuan pemerintah kepada pelaku usaha kecil disertai pendampingan. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Merespons aspirasi tersebut, Wiwin menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran.

“Jangan hanya memberikan bantuan, kemudian selesai. Harus ada pendampingan, mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk hingga pemasaran. Kita ingin bantuan benar-benar tepat sasaran dan mampu membuat pelaku UMKM mandiri,” ungkapnya.

Wiwin memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangan DPRD Jawa Timur.

“Reses ini memberikan banyak catatan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga infrastruktur. Kehadiran wakil rakyat harus menjadi jembatan antara persoalan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Kita mendengar, kita catat, dan kita perjuangkan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Potongan Ojol Berlapis Dikeluhkan Driver, Sri Untari Siapkan Perlindungan Lewat Raperda

MALANG – Keluhan potongan tarif berlapis yang membebani pengemudi ojek online (ojol) menjadi salah satu sorotan ...
LEGISLATIF

Tembok Penahan Sungai Retak di Mojokerto, Wiwin Sumrambah Dorong Pemeriksaan BBWS

MOJOKERTO – Kerusakan tembok penahan sungai di Lingkungan Muruan, Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, menjadi ...
KRONIK

TP PKK Sumenep Kembangkan Inovasi Pemberdayaan, Hadirkan Manfaat untuk Keluarga

SUMENEP – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumenep melakukan berbagai ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Dorong Kenaikan Anggaran Penanganan Stunting, dari Rp 2,5 M Jadi 10 M

ΤSIDOARJO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo menyoroti alokasi anggaran penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Siap Kawal Anggaran APBD Jatim untuk Mesin Usaha Karang Taruna Blitar

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, siap mengawal pengajuan anggaran melalui ...
LEGISLATIF

Yordan Perjuangkan Pelatihan dan Bantuan Alat Usaha bagi UMKM Kenjeran

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, siap memperjuangkan pelatihan dan ...