MADIUN – Sejumlah warga yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, mengeluhkan perubahan peringkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Warga RW 08, Dusun Gembel, Kelurahan Manguharjo, yang sebelumnya tercatat dalam desil 1–5, kini mengalami kenaikan menjadi desil 6–10.
Perubahan data tersebut memicu keresahan karena desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Warga khawatir kondisi ekonomi yang masih sulit justru tidak terakomodasi dalam pendataan terbaru.
Anggota Komisi I DPRD Kota Madiun, Usman Ependi, turun mendampingi warga untuk mendorong verifikasi dan validasi ulang data DTSEN. Ia menilai perubahan peringkat dalam sistem tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi masih mengalami kesulitan, penghasilannya tidak menentu, bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, justru tercatat mengalami peningkatan kesejahteraan hanya berdasarkan perubahan data administrasi,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Pemerintah Kota Madiun melalui instansi terkait memeriksa kembali data warga berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme perubahan desil serta membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai.
“Jangan sampai warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru terlewat karena persoalan pendataan. Pemerintah harus memastikan proses verifikasi berjalan dengan benar,” tegasnya.
Dalam pendampingan tersebut, Usman bersama petugas di lapangan turut membantu warga memahami mekanisme pemutakhiran data dan pengajuan sanggahan agar perubahan desil dapat diperiksa kembali sesuai kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Ketua RT 30, Sugianto, mengatakan mayoritas warga di lingkungannya menggantungkan penghasilan dari aktivitas memulung sampah di TPA Winongo. Pekerjaan tersebut tidak memberikan kepastian pendapatan setiap hari.
“Di wilayah sini mayoritas penghasilan warga dari memulung sampah di TPA. Kami prihatin kalau dari memulung bisa masuk desil 6 ke atas,” ungkapnya.
Persoalan perubahan desil DTSEN sebelumnya juga pernah menjadi perhatian Pemkot Madiun. Pada September 2026, pemerintah kota mengungkap adanya anomali data yang menyebabkan sejumlah warga mengalami perubahan peringkat kesejahteraan secara drastis.
Saat itu, persoalan tersebut dikaitkan dengan kendala integrasi data BKKBN di tingkat kementerian. Pemkot menyatakan data yang terdampak telah dimutakhirkan dan kembali normal.
Namun, belum ada kepastian apakah warga RW 08 Dusun Gembel termasuk kelompok yang terdampak anomali tersebut maupun apakah keluhan mereka telah masuk dalam proses verifikasi lanjutan.
Usman berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurutnya, akurasi DTSEN menjadi hal mendasar agar kebijakan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pendataan seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan justru membuat warga kecil kesulitan mengakses perlindungan yang semestinya mereka peroleh sesuai ketentuan. (ahm/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













