Kamis
19 November 2026 | 4 : 30

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Desakan, tetapi Sudah Mendesak

pdip jatim 261119 pm

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena desakan publik ataupun proses yang terburu-buru. Penyelesaian regulasi tersebut justru dinilai mendesak karena sudah diperjuangkan dan dinantikan selama 18 tahun.

Puan mengatakan, DPR berupaya menuntaskan pembahasan beleid tersebut melalui proses yang hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan menyampaikan, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang telah berlangsung cukup panjang.

DPR juga membuka ruang partisipasi berbagai kalangan untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” ujarnya.

Ia berharap regulasi baru tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Berbagai hal yang sempat menjadi kekhawatiran dalam pembahasan, menurut Puan, juga telah diantisipasi.

“Insya Allah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” lanjut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.

Puan menjelaskan, dalam proses penyusunan UU Perampasan Aset, DPR melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga kelompok masyarakat lainnya.

Keterlibatan tersebut dimaksudkan agar substansi regulasi memperoleh masukan yang beragam dan pembahasannya dapat dilakukan secara terbuka.

Dalam laporannya di rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi. Selain itu, anggota DPR menyosialisasikan rancangan undang-undang tersebut kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” terang Puan.

Menurut Puan, proses pembahasan juga dilakukan secara hati-hati dan seksama. Seluruh tahapan pembahasan dapat diakses publik sehingga masyarakat bisa mengikuti dan mencermati perkembangan penyusunan regulasi tersebut.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Pengesahan tersebut berlangsung lebih cepat dari target penyelesaian yang sebelumnya dijanjikan DPR kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang tahun ini berakhir.

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insya Allah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan memimpin sidang didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Saat memberikan keterangan pers, Puan juga didampingi para Wakil Ketua DPR serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Desakan, tetapi Sudah Mendesak

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak ...
LEGISLATIF

Raperda Kekayaan Intelektual; Pemkot Probolinggo Soroti APBD, Dewan Tekankan Invenstasi Jangka Panjang

KOTA ​PROBOLINGGO — Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas ...
KRONIK

Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL saat Ngantor di Desa Gladag

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyerahkan 300 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Tampung Usulan Jalan dan Jembatan di Blitar, Akses Tiga Desa di Bakung Jadi Prioritas

BLITAR – Perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Bakung menjadi salah satu ...
HEADLINE

PDIP Dorong RUU Pemilu Cegah Kecurangan Sejak Regulasi, KPU-Bawaslu Harus Independen

JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Ingatkan Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Dibarengi Pengendalian Banjir

SURABAYA – Pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti, Surabaya, tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan kapasitas ...