BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyerahkan 300 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gelombang pertama saat menjalankan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Balai Desa Gladag tersebut dilakukan bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi. Kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Banyuwangi dan BPN.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” ujar Ipuk kepada warga.
Ipuk mengatakan, program PTSL merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki sertifikat tanah. Dengan begitu, warga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.
Ia berharap, sertifikat tersebut tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga bisa menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” jelas Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu.
Ipuk mendorong warga memanfaatkan tanah secara produktif. Apalagi, sebagian masyarakat Gladag bekerja sebagai petani dan pedagang. Tanah yang dimiliki bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian maupun usaha lainnya.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Ipuk menegaskan, pemerintah akan terus mendorong percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat. Sebab, masih banyak warga yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati maupun dikelola.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi, mengatakan, penyerahan sertifikat PTSL merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Ia menyebutkan, target penerbitan sertifikat melalui program PTSL di Banyuwangi pada 2026 mencapai 12.450 bidang tanah. Hingga pertengahan November, realisasi penyelesaiannya telah mencapai 99 persen.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Salah seorang penerima sertifikat, Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega akhirnya memiliki sertifikat resmi atas tanah yang selama ini ditempatinya.
Tanah dan rumah tersebut merupakan warisan orang tuanya yang selama bertahun-tahun belum bersertifikat. Melalui program PTSL, proses pengurusan sertifikatnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya. (ars/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













