Oleh Susy Cecilia Agustina S.*
KOTA besar kerap diidentikkan dengan kemajuan infrastruktur, perkembangan teknologi, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Namun, kemajuan perkotaan tidak selalu berjalan beriringan dengan perubahan perilaku warganya. Salah satu persoalan yang masih memperlihatkan kesenjangan tersebut adalah pengelolaan sampah.
Surabaya, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Jawa Timur, menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam pengelolaan sampah perkotaan. Berbagai fasilitas pemilahan telah diperkenalkan, termasuk tempat sampah dengan kategori berbeda. Namun, keberadaan fasilitas tidak otomatis membentuk kebiasaan. Sampah masih kerap tercampur sejak dari rumah tangga, sehingga proses pemilahan dan pemanfaatan kembali menjadi lebih sulit.
Persoalannya, selama ini sampah masih terlalu sering dipahami sebagai residu yang harus segera disingkirkan dari lingkungan tempat tinggal. Padahal, sebagian sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dipulihkan melalui proses pemilahan dan pengolahan yang tepat. Di sinilah pentingnya mengubah pendekatan pengelolaan sampah, dari sekadar membuang menjadi mengelola sumber daya.
Dalam perspektif ekonomi sirkular, material yang telah digunakan tidak serta-merta berakhir sebagai limbah. Material tersebut dapat kembali masuk ke dalam rantai ekonomi melalui penggunaan ulang, pemrosesan, maupun daur ulang. Konsekuensinya, pengelolaan sampah tidak cukup berhenti pada penyediaan tempat pembuangan. Diperlukan keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah itu dihasilkan.
Persoalan ini saya temukan secara langsung ketika mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Kelurahan Ampel. Pada 14 November 2026, bersama Kelompok 8, saya berkesempatan melakukan sosialisasi digitalisasi bank sampah kepada Karang Taruna RW 8, yang mencakup RT 1, RT 3, dan RT 5.
Pertemuan tersebut membuka perspektif bahwa persoalan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat tidak selalu disebabkan ketiadaan inisiatif. Karang Taruna RW 8 telah lebih dahulu menjalankan kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri. Sampah yang terkumpul kemudian dijual kepada pengepul, sedangkan hasil penjualannya dimanfaatkan sebagai kas organisasi untuk membiayai kegiatan kepemudaan.
Akan tetapi, inisiatif tersebut belum didukung sistem pengelolaan yang memadai. Pencatatan jumlah sampah masih mengandalkan perkiraan, tanpa pendataan terperinci mengenai jenis, berat, dan nilai jual. Di sisi lain, partisipasi warga juga belum optimal. Sebagian masyarakat keberatan apabila sampah menumpuk di sekitar rumah atau tempat penampungan yang berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Situasi ini memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi, masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih dan terbebas dari penumpukan sampah. Di sisi lain, kelompok pemuda yang berinisiatif mengumpulkan dan mengelola sampah justru belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya.
Kita perlu melihat persoalan ini secara lebih proporsional. Keengganan warga tidak selalu dapat dimaknai sebagai ketidakpedulian. Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik memang dapat menimbulkan persoalan kebersihan, bau, dan kenyamanan. Artinya, gerakan bank sampah juga harus mampu menjawab kebutuhan warga akan pengelolaan yang tertib, bukan sekadar meminta mereka berpartisipasi.
Namun, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan inisiatif pemuda berjalan sendiri. Justru di sinilah diperlukan hubungan timbal balik antara masyarakat dan kelompok penggerak lingkungan. Warga bertanggung jawab memilah sampah dari rumah, sementara pengelola harus memastikan sampah yang diterima memiliki sistem pencatatan, penyimpanan, dan penyaluran yang jelas.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana kita memandang nilai ekonomi sampah. Tidak semua material memiliki harga jual yang sama. Botol plastik, kardus, kertas, dan material lainnya mempunyai spesifikasi serta nilai pasar yang berbeda. Bahkan, bagian-bagian dari satu kemasan, seperti botol dan tutupnya, dapat memiliki nilai jual berbeda bergantung pada jenis material dan ketentuan pengepul.
Di titik inilah peran pemuda perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Karang Taruna tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kelompok pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga dapat menjadi aktor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Bank sampah membuka ruang pembelajaran mengenai kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, hingga pembentukan jejaring dengan pengepul dan pelaku industri daur ulang.
Dorongan agar generasi muda menjadi lebih mandiri secara ekonomi seharusnya tidak berhenti pada ajakan menciptakan usaha atau membuka lapangan pekerjaan. Lingkungan sosial juga harus memberikan ruang bagi tumbuhnya inisiatif tersebut. Sebab, inovasi tidak hanya membutuhkan kreativitas individu, tetapi juga ekosistem yang memungkinkan gagasan berkembang dan memberikan manfaat.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memperkuat ekosistem tersebut. Edukasi pemilahan sampah perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas, kepastian mekanisme pengangkutan, pendampingan kelompok pengelola, serta akses terhadap pasar material daur ulang. Tanpa keterhubungan antartahapan tersebut, bank sampah berisiko hanya menjadi aktivitas pengumpulan yang bergantung pada semangat segelintir orang.
Memindahkan sampah ke tempat penampungan tanpa memilahnya hanya memindahkan beban kepada pihak lain. Kesadaran lingkungan semestinya dimulai dari tindakan paling sederhana, yakni memisahkan sampah sesuai jenisnya sebelum disetorkan.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah kota tidak hanya terletak pada seberapa banyak fasilitas yang dibangun, tetapi juga pada sejauh mana fasilitas tersebut mengubah perilaku dan membangun partisipasi warganya. Surabaya membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur pengelolaan sampah.
Kota ini membutuhkan ekosistem yang mempertemukan kesadaran rumah tangga, inovasi pemuda, keberlanjutan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Sebab, kota yang berkelanjutan tidak dibangun hanya dengan mengurangi apa yang dibuang, melainkan dengan mengubah cara kita menghargai apa yang selama ini dianggap tidak bernilai.
*Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus, Surabaya
Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













