Kamis
19 November 2026 | 4 : 21

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Raperda Kekayaan Intelektual; Pemkot Probolinggo Soroti APBD, Dewan Tekankan Invenstasi Jangka Panjang

IMG-20261119-WA0009

KOTA ​PROBOLINGGO — Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual di Kota Probolinggo mengemuka setelah DPRD menjawab empat catatan kritis Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026).

​Jawaban tersebut dibacakan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Santi Wilujeng Prastyani, merespons pendapat Wali Kota Aminuddin yang sebelumnya disampaikan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari pada Rapat Paripurna Senin (16/11/2026).

​Meski sama-sama mengapresiasi arah kebijakan pelindungan kekayaan intelektual, sikap kehati-hatian eksekutif dan pendekatan ekspansif legislatif tampak menonjol pada empat isu utama.

​Anggaran dan penerima manfaat
​Pada aspek pendanaan, Pemkot Probolinggo menyoroti keberlanjutan anggaran mengingat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Eksekutif juga mempertanyakan kejelasan jangkauan penerima manfaat serta dasar penyusunan raperda, meski menilai inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

​Menjawab hal itu, DPRD memandang fasilitasi kekayaan intelektual bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang.

Anggaran dirancang secara proporsional dan bertahap melalui prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disertai efisiensi lewat literasi, pendampingan, serta sistem informasi terpadu lintas perangkat daerah guna mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Terkait sasaran penerima manfaat, DPRD memprioritaskan warga, pelaku usaha, dan kreator yang berdomisili atau berkegiatan di Kota Probolinggo. Pihak luar daerah tetap dapat difasilitasi melalui skema Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), kerja sama antarwilayah, investasi, atau kolaborasi usaha selama berdampak langsung bagi ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

​Landasan aturan dan hilirisasi ekonomi
​Perbedaan penekanan juga terlihat pada penguatan dasar regulasi dan orientasi dampak ekonomi.

DPRD menegaskan penyusunan raperda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/2/013/2026, dengan fokus mengoptimalkan pelindungan KIK serta Indikasi Geografis, seperti Mangga Arumanis Probolinggo dan anggur.

​Sementara Pemkot menekankan perlunya nilai tambah ekonomi nyata bagi warga, DPRD mengarahkan raperda hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi merek, hak cipta, paten, dan indikasi geografis agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor.

Dukungan lintas perangkat daerah disiapkan mulai dari inkubasi bisnis, perbaikan kemasan, akses permodalan perbankan, hingga kurasi pengadaan pemerintah dan pameran.

​”Kesepahaman antara legislatif dan eksekutif menjadi modal awal untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan ekonomi lokal,” kata Santi dalam rapat paripurna tersebut.

​Menurut Santi, regulasi ini juga dirancang untuk melindungi warga dari pembajakan dan persaingan usaha tidak sehat, membuka peluang lisensi atau waralaba, serta menggerakkan wisata berbasis komunitas.

Seluruh catatan teknis dan substantif dari eksekutif selanjutnya akan didalami bersama tim pemerintah daerah di tingkat Panitia Khusus (Pansus).(asp/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Raperda Kekayaan Intelektual; Pemkot Probolinggo Soroti APBD, Dewan Tekankan Invenstasi Jangka Panjang

KOTA ​PROBOLINGGO — Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas ...
KRONIK

Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL saat Ngantor di Desa Gladag

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyerahkan 300 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Tampung Usulan Jalan dan Jembatan di Blitar, Akses Tiga Desa di Bakung Jadi Prioritas

BLITAR – Perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Bakung menjadi salah satu ...
HEADLINE

PDIP Dorong RUU Pemilu Cegah Kecurangan Sejak Regulasi, KPU-Bawaslu Harus Independen

JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Ingatkan Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Dibarengi Pengendalian Banjir

SURABAYA – Pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti, Surabaya, tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan kapasitas ...
KRONIK

Nia Fauzi Ajak Calon Sarjana Universitas PGRI Sumenep Jadi Generasi The Future Stars Now

SUMENEP – Ketua TP PKK Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, menyatakan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi ...