SURABAYA – Masyarakat yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa dipersilakan menyampaikan pengaduan kepada Komisi D DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am memastikan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur resmi sesuai kewenangan.
Ghoni menyoroti masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan penjualan barang di lingkungan sekolah. Padahal, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengingatkan agar tidak ada tarikan maupun iuran yang memberatkan orang tua siswa.
Menurut Ghoni, penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan kepentingan peserta didik dan tidak berorientasi pada keuntungan semata.
“Kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada seluruh pemangku wilayah yang bergerak di dunia pendidikan. Kami berharap dunia pendidikan tidak berorientasi pada profit oriented, hanya peningkatan keuntungan semata,” ujar Abdul Ghoni, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, pendidikan gratis yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya menjadi langkah penting untuk memperluas pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik di kawasan pinggiran maupun pusat kota.
Terlebih, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu jalan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.
Karena itu, Ghoni meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengambil tindakan tegas apabila ditemukan praktik penjualan barang maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah.
Ia mengingatkan, pemerintah telah menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).
“Kalau memang seperti itu yang terjadi, saya berharap ada tindakan, sanksi ataupun yang lainnya dari dinas terkait. Melalui BOS maupun Bopda itu kan sudah tertata sedemikian rupa,” tegas politisi muda PDI Perjuangan itu.
Ghoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Surabaya.
Menurutnya, anak-anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan bersama. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang tanpa dibebani persoalan yang seharusnya dapat dihindari.
Terkait kebutuhan anggaran pendidikan yang mengalami penambahan hingga 22 persen, Ghoni menyebut pemenuhannya tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya.
Ia mengakui peningkatan anggaran masih diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, terutama dari sisi tenaga pendidik, fasilitas, dan sarana prasarana.
Ghoni mencontohkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di luar negeri yang dapat menjadi referensi bagi Surabaya untuk terus melakukan pembenahan.
“Kalaupun dirasa ada ketidaksempurnaan, maka dari itu kita mau belajar untuk jadi sempurna. Kita juga pernah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dengan segala keterbatasannya. Tapi semangat dan tekad itu harus dibangun dari semua elemen yang ada di Kota Surabaya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ghoni mempersilakan masyarakat yang menemukan persoalan pendidikan atau merasa terbebani oleh kebijakan di lingkungan sekolah untuk menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi, baik kepada Komisi D DPRD Surabaya maupun Dinas Pendidikan.
Laporan diharapkan disertai administrasi dan informasi pendukung sesuai prosedur agar persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Surabaya diharapkan semakin kuat sehingga kebijakan maupun praktik di sekolah tetap berpihak pada kepentingan siswa dan orang tua. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS











