Jumat
20 November 2026 | 10 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Yulianto Serap Aspirasi Warga Tanggulangin Sidoarjo, Persoalan Banjir dan Infrastruktur Desa Butuh Penanganan Komprehensif

IMG-20261120-WA0006

SIDOARJO – Kegiatan reses Hari Yulianto di kawasan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan desa, mulai dari penanganan banjir, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pembangunan saluran drainase dan penerangan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari Yulianto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tingkat desa. Menurutnya, berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan lebih besar harus diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Urusan ini bukan hanya harus dari bawah. Kami juga bisa mendorong dan memperjuangkannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun, tentu dari tingkat bawah juga harus ada usulan dan proses yang berjalan,” ungkap Hari Yulianto.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah banjir yang selama ini menghantui sejumlah wilayah di Sidoarjo, khususnya kawasan Kedungbanteng, Tanggulangin.

Hari Yulianto mengakui, persoalan banjir di kawasan tersebut sudah menjadi perhatian serius masyarakat. Bahkan, kondisi banjir yang berulang membuat nama Kedungbanteng kerap langsung dikaitkan dengan persoalan genangan air.

“Kalau kita mendengar Kedungbanteng, yang langsung teringat adalah banjir. Bahkan, seperti disampaikan tadi, ada guyonan bahwa dalam satu tahun, enam bulan mengalami banjir. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut membutuhkan perjuangan, koordinasi, serta komitmen bersama agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun.

Menurutnya, penyelesaian banjir tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan satu jenis pembangunan. Normalisasi sungai saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila tidak dibarengi dengan pembenahan sistem drainase dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Penyelesaian banjir tidak bisa hanya dengan satu tindakan kemudian semuanya langsung selesai. Sungai dinormalisasi belum tentu persoalan selesai. Meninggikan jalan juga tidak otomatis menyelesaikan banjir. Karena itu, dibutuhkan langkah yang komprehensif dan melibatkan banyak instansi,” jelasnya.

Belajar Pengalaman Dari Surabaya

Dalam dialog tersebut, Hari Yulianto juga menyinggung pengalaman Kota Surabaya dalam mengatasi persoalan banjir. Ia menyampaikan bahwa penanganan banjir membutuhkan proses panjang, perencanaan matang, serta anggaran yang tidak sedikit.

Ia mencontohkan, keberhasilan mengurangi genangan di sejumlah wilayah Surabaya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pembangunan saluran air dan pembenahan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap.

“Surabaya itu prosesnya panjang. Bukan sulapan. Penanganan banjir membutuhkan waktu, pembangunan saluran yang memadai, dan biaya yang tentu luar biasa besar. Jadi, memang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” tuturnya.

Meski demikian, ia menilai tetap ada sejumlah titik rawan banjir yang memungkinkan untuk mendapatkan penanganan lebih cepat melalui program-program prioritas, sembari menyiapkan solusi jangka panjang.

Selain persoalan banjir, pertemuan reses juga membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.

Beberapa di antaranya meliputi perbaikan jalan desa, pemasangan penerangan jalan, pembangunan gorong-gorong, serta pembenahan saluran drainase.

Hari Yulianto meminta agar seluruh kebutuhan tersebut didata secara terperinci, termasuk lokasi dan wilayah RT yang membutuhkan penanganan, sehingga dapat diperjuangkan melalui program pembangunan pemerintah.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat memastikan status lahan yang diusulkan untuk pembangunan infrastruktur tidak bermasalah atau dalam kondisi sengketa.

“Kalau nantinya ada pembangunan infrastruktur, status tanahnya harus jelas dan tidak boleh dalam kondisi sengketa. Ini penting agar proses pembangunan tidak mengalami kendala di kemudian hari,” tegasnya.

Terkait usulan yang sebelumnya telah disampaikan melalui perangkat desa maupun kelurahan, ia meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak terjadi pengajuan berulang untuk kebutuhan yang sama.

“Kalau sudah diusulkan melalui pihak kelurahan dan sebagainya, tentu usulan itu harus terus dikawal sampai ada tindak lanjut perbaikan. Sementara yang belum diusulkan, silakan disampaikan dan didata kembali, termasuk gorong-gorong yang masih membutuhkan penanganan,” tambahnya.

Hari Yulianto menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan dan menyelesaikan persoalan lingkungan.

Baginya, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal untuk bertemu masyarakat, tetapi menjadi ruang untuk mendengarkan langsung kebutuhan warga sekaligus memastikan aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.

Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan prioritas dalam penyusunan program pembangunan ke depan.(hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Jadwal Forprov Jatim Mundur, Candra: Marwah Jember Dipertaruhkan

JEMBER – Kegagalan tender jasa penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) III Jawa Timur memaksa ...
LEGISLATIF

Krisis Air Bersih dan Persoalan Pupuk Subsidi Tersampaikan di Pertemuan Reses Donny Bayu

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Donny Bayu ...
KRONIK

Soal Relokasi Badak Jawa, Martin DPRD Jatim Ingatkan Potensi Penolakan Warga

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang ...
LEGISLATIF

Hari Yulianto Serap Aspirasi Warga Tanggulangin Sidoarjo, Persoalan Banjir dan Infrastruktur Desa Butuh Penanganan Komprehensif

SIDOARJO – Kegiatan reses Hari Yulianto di kawasan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), menjadi ...
LEGISLATIF

Hampir 100 Perempuan Kepala Keluarga Blitar Curhat ke Guntur Wahono, Usulkan Ternak hingga Gadget

Guntur Wahono menyerap aspirasi hampir 100 perempuan kepala keluarga Blitar Raya. Usulan beragam, mulai ternak ayam ...
LEGISLATIF

Ghoni Persilakan Warga Laporkan Kebijakan Sekolah yang Membebani Orang Tua ke Komisi D DPRD Surabaya

SURABAYA – Masyarakat yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang dinilai membebani orang ...