Jumat
20 November 2026 | 10 : 05

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Soal Relokasi Badak Jawa, Martin DPRD Jatim Ingatkan Potensi Penolakan Warga

PDIP-Jatim-Martin-Hamonangan-24012024

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang wacana relokasi satwa langka Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Ia mengingatkan agar rencana pemindahan habitat ini dieksekusi secara hati-hati serta memperhitungkan seluruh pertimbangan ekologis dan hukum.

Seperti diketahui, rencana pemindahan populasi Badak Jawa tersebut dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah forum internasional di Turki.

Kemunculan wacana relokasi satwa endemik ini beriringan dengan langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang disahkan pada 12 Februari 2026, sehingga memicu kecurigaan publik mengenai arah peruntukan lahan di kawasan konservasi Banten.

“Jadi, ini harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai kemudian terulang kembali perpindahan ibu kota kita ke IKN yang enggak jelas juga. Ini menyangkut kebijakan pemerintah dan perlu dikaji ulang lagi,” ujar di Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Martin mempertanyakan dasar utama pemindahan tempat tinggal Badak Jawa di tengah mengemukanya penetapan wilayah tambang tersebut. Menurutnya, pemanfaatan kawasan sekitar hutan lindung untuk sektor industri pertambangan rawan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kita harus pertanyakan dulu perpindahan ini seperti apa dasarnya, apakah dikarenakan terjadi perubahan peruntukan lahan. Hutan lindung itu tidak bisa dipakai untuk pertambangan,” jelas Martin.

“Berarti kan harus diubah juga status hutan lindung atau perlindungan satwanya,” lanjut legislator Dapil Banyuwang ini.

Ditinjau dari kacamata keanekaragaman hayati, lanjut dia, relokasi Badak Jawa berisiko mengaburkan keterikatan sejarah satwa langka dengan habitat aslinya.

Ia mengungkapkan, pemindahan satwa yang dilindungi ke lokasi baru tidak bisa disamakan dengan pemindahan benda mati tanpa mempertimbangkan kecocokan ekosistem.

“Baik secara geografis maupun ekologis, saya rasa perlu kajian lagi. Satwa yang dilindungi itu berkaitan erat dengan historisnya. Kalau direlokasi ke daerah lain, historisnya menjadi kabur. Alamnya, ekosistemnya, apakah Alas Purwo itu benar-benar cocok jadi tempat relokasi Badak Jawa,” jelasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti potensi ancaman industri ekstraktif di Banyuwangi yang berlokasi relatif dekat dengan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, khususnya keberadaan pertambangan emas.

Ia mengkhawatirkan Badak Jawa akan kembali menghadapi ancaman serupa jika wilayah Alas Purwo kelak dibuka untuk aktivitas pertambangan.

“Di Banyuwangi, sekitar Alas Purwo juga dekat dengan wilayah pertambangan emas. Nanti kalau kemudian di situ ada potensi tambang, bagaimana, nanti pindah lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait pembagian kewenangan, Martin mengingatkan bahwa sekalipun penetapan kebijakan konservasi merupakan ranah pemerintah pusat. Hingga kini, Komisi D DPRD Jatim yang membidangi lingkungan hidup belum menerima pembahasan resmi terkait wacana tersebut.

“Di komisi secara khusus belum dibahas karena ini kebijakan nasional di level pusat. Namun, karena ini wilayah mereka, pemerintah pusat harus diajak bicara dan mendengar suara daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” tutur Martin.

Kendati demikian, parlemen daerah mendesak agar pemerintah pusat memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan aspirasi masyarakat sebelum mengeksekusi wacana tersebut.

Gelombang penolakan dari warga lokal Banyuwangi dan elemen masyarakat sipil (civil society) juga mulai terkonsolidasi. Publik mengkhawatirkan proses relokasi yang dipaksa tanpa kajian matang justru akan merusak ekosistem yang ada di Alas Purwo.

“Saya menangkap di masyarakat Banyuwangi akan ada penolakan. Masyarakat dan gerakan civil society sudah mulai bergerak melakukan perlawanan untuk menolak relokasi ini karena relokasi ini dinilai banyak merusak lingkungan baru di Alas Purwo,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Soal Relokasi Badak Jawa, Martin DPRD Jatim Ingatkan Potensi Penolakan Warga

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang ...
LEGISLATIF

Hampir 100 Perempuan Kepala Keluarga Blitar Curhat ke Guntur Wahono, Usulkan Ternak hingga Gadget

Guntur Wahono menyerap aspirasi hampir 100 perempuan kepala keluarga Blitar Raya. Usulan beragam, mulai ternak ayam ...
LEGISLATIF

Ghoni Persilakan Warga Laporkan Kebijakan Sekolah yang Membebani Orang Tua ke Komisi D DPRD Surabaya

SURABAYA – Masyarakat yang menemukan praktik penjualan barang atau kebijakan sekolah yang dinilai membebani orang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tambah Penerima Bisyaroh Guru Madin Jadi 13.500 Orang, Tegaskan Tak Boleh Ada Potongan

KEDIRI – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana justru menambah jumlah ...
HEADLINE

Audisi Berani Berkomedi Digelar di Surabaya, Komika Bebas Roasting Pejabat dan PDIP

SURABAYA – Kritik terhadap pejabat publik tak selalu harus disampaikan melalui demonstrasi atau forum formal. Di ...
KRONIK

Tabroni Soroti Kinerja Satpol PP Jember, Penindakan Rokok Ilegal dan Raperda Ketertiban Umum Mandek

JEMBER – Komisi A DPRD Jember mengkritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan belum diserahkannya ...