Sabtu
21 November 2026 | 7 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

IMG-20261121-WA0027

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Problem tersebut diutarakan warga mulai dari ketidakakuratan data desil penerima bantuan sosial (bansos), belum meratanya jaringan PDAM dan gas rumah tangga, hingga menjamurnya minimarket berjaringan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kegiatan reses tersebut, Hari Yulianto didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Tarkit Erdianto dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Raymond Tara.

Salah seorang warga asal Desa Pagerwojo, Saiful menyampaikan langsung berbagai keluhan tersebut. Ia menyoroti perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai berdampak besar terhadap akses warga terhadap bantuan pemerintah seperti bansos, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurutnya, terdapat warga yang kondisi ekonominya tergolong kurang mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Sebaliknya, warga yang relatif mampu malah tercatat dalam kelompok penerima bantuan.

“Setelah dilakukan pendataan, banyak perubahan masalah desil. Warga yang sebenarnya miskin bisa menjadi kaya dalam pendataan, sementara yang mampu justru masuk kategori miskin dan mendapatkan bantuan pemerintah. Bahkan, ada anak-anak yang ingin (beasiswa) kuliah tetapi terkendala desil,” ungkap Saiful, Jumat (22/11/2026) malam.

Dihadapan Hari Yulianto, ia berharap pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi dan koreksi terhadap data kesejahteraan masyarakat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Hari Yulianto mengakui bahwa persoalan desil menjadi salah satu masalah serius yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori. Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat prasejahtera, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Menurut Hari, salah satu penyebab ketidakakuratan data adalah proses pendataan yang tidak berjalan optimal. Sebagian masyarakat sudah merasa jenuh ketika diwawancarai petugas, sehingga informasi yang diterima kurang lengkap. Akibatnya, petugas terkadang memperkirakan kondisi masyarakat berdasarkan informasi yang terbatas.

“Ketika ditelusuri, salah satu faktor tertingginya adalah masyarakat sudah merasa jenuh diwawancarai petugas sensus. Akhirnya petugas memperkirakan kondisi warga. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya masuk desil bawah justru mengalami kenaikan desil,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk melalui laman Cek Bansos, dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto kondisi rumah dan dokumen rekening listrik.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan secara mandiri akan melalui proses verifikasi yang membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Selain jalur mandiri, Hari menyarankan agar masyarakat dapat memanfaatkan pemerintah desa sebagai jalur pengusulan perubahan data.

Menurutnya, pemerintah desa dapat menggelar musyawarah, membuat berita acara, serta melengkapi usulan dengan bukti pendukung untuk kemudian disampaikan kepada bupati dan diteruskan kepada Kementerian Sosial.

“Kalau pemerintah desa mau bekerja ekstra sedikit, sebenarnya bisa membuat rapat dan berita acara untuk mengusulkan perubahan desil. Tentu harus disertai bukti-bukti. Pemerintah desa kemudian bisa bersurat kepada bupati untuk diteruskan ke Kementerian Sosial,” paparnya.

Ia menilai koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah penting agar persoalan ketidaktepatan data warga dapat ditangani lebih efektif.

Disamping itu, Hari juga mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan dalam sistem pendataan. Salah satunya kepemilikan kredit perbankan maupun pinjaman online serta keterlibatan dalam aktivitas judi online sebagai hal yang dapat memengaruhi klasifikasi desil berdasarkan mekanisme penilaian yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterlibatan penerima bantuan sosial dalam aktivitas judi online menjadi perhatian pemerintah karena dapat berdampak terhadap kelayakan penerimaan bantuan.

Begitupun dengan akses pendidikan, menurutnya ketepatan data desil dapat menentukan kesempatan masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan.

“program KIP memiliki ketentuan penerima berdasarkan kelompok desil tertentu, sehingga kesalahan klasifikasi berpotensi merugikan anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.

Keluhan Layanan PDAM
Selain persoalan data bansos, keluhan mengenai belum tersedianya layanan PDAM dan jaringan gas rumah tangga di wilayah Pagerwojo. Warga menuturkan bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Padahal, perkembangan kawasan permukiman di sekitar wilayah tersebut semakin pesat.

Ia menilai desa yang berada di kawasan berkembang seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dalam pemerataan fasilitas dasar, terutama akses air bersih dan energi rumah tangga.

“Desa Pagerwojo sampai sekarang belum ada PDAM dan jaringan gas. Padahal perkembangan wilayah sudah semakin maju. Kami mohon bantuan agar aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya program tersebut bisa direalisasikan,” ujar Saiful melanjutkan.

Merespons hal itu, Hari Yulianto menyatakan akan mencoba berkoordinasi terkait persoalan tersebut melalui jalur kelembagaan di DPRD Jawa Timur. Baik dari Komisi B DPRD Sidoarjo serta pihak terkait, termasuk perusahaan daerah air minum dan Perusahaan Gas Negara (PGN), untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat tersebut.

“Kami akan coba koordinasikan. Nanti melalui Komisi B kita bisa berkoordinasi dengan PDAM maupun PGN terkait jaringan gas,” tegasnya.

Mini Market Masuk Kampung
Sementara berkaitan dengan merebaknya toko modern, warga menilai ekspansi ritel modern tersebut berpotensi membuat pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal hanya menjadi konsumen, tanpa mendapatkan kesempatan yang seimbang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Bahkan, peluang pekerjaan sederhana seperti petugas parkir pun terkadang tidak dapat dinikmati masyarakat sekitar.

Ia meminta agar pemerintah daerah lebih selektif dalam memberikan izin pendirian ritel modern, khususnya di kawasan pedesaan.

“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton. Kita menjadi konsumtif, bukan produktif. Kalau ada minimarket masuk, setidaknya warga sekitar juga harus mendapatkan manfaat. Walaupun hanya satu atau dua orang yang bekerja, itu sudah membantu membuka lapangan pekerjaan,” tambah Saiful.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hari Yulianto menjelaskan bahwa kebijakan perizinan ritel modern merupakan kewenangan pemerintah daerah atau eksekutif.

Ia kemudian mencontohkan kebijakan di sejumlah daerah, seperti Trenggalek dan Kediri, yang menurutnya menerapkan pembatasan terhadap pendirian ritel berjaringan dengan mendorong keterlibatan pemilik usaha lokal.

Menurutnya, kebijakan tersebut patut menjadi bahan pertimbangan bagi Kabupaten Sidoarjo agar keberadaan ritel modern tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Nilai manfaatnya jangan sekadar memberikan kesempatan tenaga kerja untuk parkir atau pekerjaan lainnya. Ritel besar ini harus didorong untuk bekerja sama dengan orang lokal, sehingga masyarakat daerah juga bisa menikmati manfaat ekonominya,” tandasnya.(hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Petakan Kopwan Mati Suri di Malang Raya, Siapkan Pendampingan untuk Menghidupkan Kembali

Sri Untari Bisowarno bakal memetakan kondisi Kopwan di Malang Raya untuk menghidupkan kembali koperasi mati suri ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bagikan 300 Pupuk Organik dan Latih Petani Cara Pembuatan

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

MOJOKERTO – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya ...