Sri Untari Bisowarno bakal memetakan kondisi Kopwan di Malang Raya untuk menghidupkan kembali koperasi mati suri melalui pendampingan dan pelatihan pengurus.
MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno bakal melakukan pemetaan langsung ke tiap kecamatan untuk mengklasifikasikan kondisi koperasi wanita (Kopwan), mulai dari yang mati total, mati suri, hingga koperasi yang masih berkembang.
Langkah ini disiapkan untuk menghidupkan kembali koperasi yang tidak lagi aktif sekaligus menentukan pola pendampingan sesuai kebutuhan.
Temuan tersebut mengemuka saat Sri Untari menggelar Serap Aspirasi Reses Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Batu dan Malang Barat, Jumat (20/11/2026).
Dalam forum itu, ia mendapati banyak Kopwan yang mati suri karena tidak lagi mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT). Di Kota Batu, dari total 24 Kopwan yang sebelumnya menerima hibah stimulan Rp 25 juta dan tambahan Rp 25 juta, kini hanya 15 koperasi yang masih aktif. Sembilan lainnya mati atau berada dalam kondisi hidup segan mati tak mau.
Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang hanya menyisakan empat Kopwan aktif. Sebaliknya, koperasi di Kecamatan Ngantang masih beroperasi dengan baik.

Sri Untari menilai keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi dan keuangan. Bantuan modal tidak cukup apabila tidak disertai kompetensi, kredibilitas, serta kemampuan menjaga tata kelola koperasi.
“Sangat disayangkan dana hibah yang sudah berputar ini ternyata di lapangan macet. Hidup matinya koperasi itu sangat bergantung pada effort pengurus. Pengurus harus memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas mengelola keuangan, tidak sekadar mengurus organisasi,” kata Sri Untari.
Ia juga menyoroti karakter anggota yang berpotensi memicu kredit macet. Persoalan tersebut dapat terjadi pada anggota dari kelompok ekonomi rentan yang tidak memiliki kapasitas mengembalikan pinjaman maupun anggota yang sebenarnya mampu tetapi mengabaikan tanggung jawab pembayaran.
Meski banyak koperasi menghadapi persoalan, Sri Untari mengapresiasi Kopwan yang berhasil tumbuh dan memiliki aset besar. Di Kota Batu, salah satunya Kopwan Desa Sidomulyo yang memiliki aset mencapai Rp 3 miliar, serta koperasi lain dengan aset Rp 1,5 miliar dan Koperasi Brosem.
Sebagai tindak lanjut, pemetaan kondisi koperasi akan dilakukan untuk menentukan langkah pembinaan. Koperasi yang masih memiliki potensi akan diupayakan bangkit, sedangkan koperasi yang telah berkembang dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya.
“Yang mati akan kita cek apakah ‘rohnya’ masih ada untuk dihidupkan kembali,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Sri Untari juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk mendukung pelatihan sumber daya manusia (SDM) perkoperasian. Dengan peningkatan kapasitas pengurus, koperasi diharapkan kembali berfungsi sebagai wadah ekonomi masyarakat.
Di wilayah Pujon dan Ngantang, ia juga menangkap antusiasme kader PDIP untuk mengembangkan koperasi di sektor pengelolaan sampah. Potensi tersebut akan difasilitasi melalui pelatihan agar sampah dapat dikelola menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Selain persoalan koperasi dan keluhan penerangan jalan umum (PJU) di Kasembon, reses Sri Untari juga menyerap aspirasi pelaku wisata di kawasan Songgoriti, Kota Batu, yang mengeluhkan merosotnya aktivitas wisata dan berdampak pada pendapatan warga.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi belum tuntasnya persoalan aset antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu serta belum masuknya investor karena ketidakpastian pengelolaan kawasan.
“Ini temuan yang sangat penting. Kasihan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana jika pemerintah tidak hadir memberi kepastian. Jika sengketa antara Pemkot Batu dan Pemkab Malang ini clear, investor pasti berani masuk karena wilayahnya sangat potensial,” ujarnya.
Sri Untari berkomitmen menjembatani komunikasi antara Wali Kota Batu dan Bupati Malang melalui jaringan fraksi di DPRD masing-masing daerah agar persoalan tersebut segera menemukan solusi dan perekonomian warga Songgoriti kembali bergerak. (ull/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













